Percakapan Pagi #2

Saya harus melewati beberapa lampu lalu lintas untuk sampai di kantor. Pagi tadi beberapa lampu lalu lintas mati. Tiga persimpangan tanpa lampu lalu lintas, saya ingat.

Tak ada kemacetan berarti. Bahkan terbilang lancar. Saya lebih cepat tiba di kantor. Tiga persimpangan itu memang tidak terlalu ramai.

Pernah suatu ketika saya menemukan lampu lalu lintas terpasang di persimpangan yang sangat sepi. Begitu sepinya hingga kita bisa menghitung kendaraan yang mengantri dengan satu jari, mobil dan motor. Saat itu saya bertanya-tanya, apa fungsi lampu lalu lintas jika kondisi jalannya sedemikian sepi? Sungguh, ia menjadi teknologi yang tidak tepat guna.

Suatu saat saya membaca status seorang kawan di media sosial. Ia bercerita tentang hal yang sama, di salah satu negara di Afrika. Ia bilang, “tak menemukan satu pun lampu lalu lintas di kota itu.” Entah apakah ia betul sudah mengelilingi kota itu. Tapi saya meyakinkan diri, “ia tak akan menuliskannya jika tidak tahu.”

Beberapa tahun setelah itu, dalam perjalanan-perjalanan yang saya lakukan melintasi pulau Jawa, saya menemukan banyak persimpangan dengan lampu lalu lintas, namun begitu sepi kendaraan. Membuang waktu, pikir saya.

Jadi, apa sebenarnya fungsi lampu lalu lintas? Terlebih jika ia terpasang di pedesaan yang mungkin populasi kendaraannya tidak lebih dari rumah yang ada. Apakah lampu lalu lintas menjadi penanda bahwa daerah itu sudah… modern?

Percakapan Pagi #1

Kelewatan, Bu.

–Kanan atau kiri jalan?

Kiri jalan kalau dari arah sini.

–Berarti sebelah sini, sembari menunjuk sisi kirinya.

Bukan. Kalau dari arah kita tadi sebelah kanan jalan.

Saya mengikuti percakapan itu dari belakang mereka saat menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau.

Di benak saya, mengapa yang sederhana bisa menjadi begitu rumit?

Membicarakan Kebohongan

– Baca ini, pertanyaannya penting dijawab bersama agar diskusi esok terang, katanya sambil menyodorkan sebuah status sedikit panjang seorang kawannya di facebook.

Judulnya menarik: Anti-Hoax?, isu yang belakangan sedang menjadi perhatian—mau tidak mau—banyak pihak, termasuk kami. Saya membacanya perlahan. Beberapa poin yang diajukan cukup masuk akal, namun tidak sedikit lompatan-lompatan logika dan pengaburan makna terpapar di tulisan itu.

– Aku tidak sependapat dengannya. Menurutku ada beberapa kekeliruan yang penting dikritisi. Misalnya ini: hoax dan fakta acapkali cuma perkara perspektif, persepsi dan keyakinan. Sebentar, sepertinya ada yang perlu diklarifikasi di sini, kata saya.

– Apa yang ku lihat adalah pengaburan antara hoax dan perspektif, timpalku.

Terang saja saya tidak sependapat dengan poin itu. Bagaimana bisa hoax disetarakan dengan perspektif, sudut pandang kita dalam melihat sesuatu.

– Ku ambil contoh Peristiwa ’65, agar bisa menggambarkan perbedaannya. NU pernah merilis buku berjudul Benturan NU vs PKI yang terjadi pada periode 1948 hingga 1965. NU memberikan kacamatanya agar khalayak bisa membaca peristiwa tersebut dari sudut pandang mereka. Apakah mereka sedang ber-hoax? Tidak, menurutku. Di situ NU banyak membeberkan fakta benturan yang terjadi di antara mereka di masa-masa itu. Sangat masuk akal mengingat masa-masa itu adalah “musim panas” kelompok-kelompok ideologi untuk saling mendominasi di negara yang baru seumur jagung. Meskipun tetap ada kritik dalam penyusunan fakta di buku itu yang tidak jarang terdengar seperti narasi tentara. Apakah NU benar dan hasil temuan ilmuwan-ilmuwan yang mendudukkan PKI sebagai korban menjadi salah dan terbantahkan? Tentu tidak. Keduanya adalah fakta. Perspektif yang membedakannya, saya menjawabnya panjang lebar.

– Lalu kita ambil contoh lainnya: propaganda politik suharto atas peristiwa tersebut. Apakah kedudukannya sama seperti paparan NU dan kelompok Kiri? Tidak. Orde baru tidak memberikan perspektif, mereka menebar kebohongan alias hoax. Terlalu banyak ‘fakta’ yang tidak terjadi dan selalu didengungkan rezim untuk melegitimasi pengebirian orang-orang komunis atau yang dituduh komunis. Menurutku di sini sudah jelas perbedaan antara hoax dan perspektif, saya meneruskan.

Status itu bukan yang perdana, yang seolah hendak mengaburkan batasan antara kebohongan dan fakta yang lain/berbeda. Beberapa hari sebelumnya, ia juga memperlihatkan tulisan seorang akademisi teras di sebuah surat kabar yang mengatakan bahwa hoax adalah konfrontasi terhadap monopoli kebenaran.

Sinting, pikir saya. Sadar atau tidak, si akademisi telah melabeli suara-suara kontra kekuasaan sebagai hoax. Argumennya berangkat dari kritik atas pengerucutan kebenaran melalui media mainstream, yang ia sebut sebagai monopoli kebenaran, sekaligus curahan kekesalannya terhadap pemerintah yang sepertinya ingin menciptakan kembali atmosfer otoritarianisme. Demokrasi kian merosot, katanya.

Tentu tidak ada masalah dengan kritik tersebut. Dalam hal ini saya sepakat, tapi tidak dengan sesat pikir. Jika kemudian argumen tandingan diartikan sebagai hoax, nanti dulu. Adu pendapat dengan penjelasan yang ilmiah adalah kebenaran vs kebenaran. Pertarungan wacana seperti ini sudah berlangsung sepanjang peradaban manusia. Tapi hoax? ia adalah spesies yang sama sekali berbeda.

– Pengaburan makna ini berbahaya sekali, kata saya.

Sejak fundamentalis mengambilalih panggung politik nasional, banyak kalangan progresif yang nampak panik. Panik karena mereka berada di tengah situasi yang sama sekali tidak mereka kuasai. Bahkan untuk mencuri momentum andai terjadi pemberontakan pun nampaknya tak akan bisa. Mereka terpaksa berdiri di tengah tegangan antara negara versus fundamentalis, lantaran mereka tak bisa merapat ke sisi manapun. Alhasil keluarlah argumen-argumen konyol berlagak moderat yang membungkus kebingungan mereka.

Kenaifan memosisikan negara menjadi akar dari kerancuan berpikirnya. Mengapa tidak tarik saja garis tegas antara negara vs fundamentalis vs prodemokrasi. Dengan begitu, mereka tak perlu repot-repot menolak pemblokiran situs-situs propaganda fundamentalis dengan alasan demokrasi, padahal cuma karena mencari aman agar di masa depan mereka tidak menjadi korban berikutnya. Sementara mereka membela situs-situs itu, satu per satu kawan saya hilang ditelan propaganda fundamentalis.

Mungkin kita akan menyebutnya sebagai cikal bakal fasisme; tidak membiarkan orang lain berpendapat hanya karena berbeda dengan kita. Namun yang luput dipahami selama ini adalah, sebuah tatanan (ideologi atau pemerintahan) hanya akan berjalan apabila orang-orang yang ada di dalamnya berkonsensus. Anarkis sekalipun tak akan membiarkan seorang fasis hidup di masyarakatnya.

Saya jadi ingat jargon lawas kaum anarkis: musuh dari musuhku bukan kawanku. Perang adalah perang. Sialnya, mereka yang mengaku progresif masih bingung menentukan lawan dan kawan.

– Dan ini mengamini pendapat soal kebenaran versi penguasa, sehingga hoax adalah versi pemberontak. Dan sayangnya, ini menjadi cara penyebar hoax untuk membenarkan hoaxnya, karena informasi lain yang bukan dari kelompok kita adalah hoax. Ia meneruskan.

– Aku sudah bilang, jangan mengaburkan hoax dengan sudut pandang. Ada jurang pemisah yang sangat besar antara keduanya. Apa kemudian kamu mau menyebut artikel-artikel di Situs Merah itu sebagai hoax hanya karena kebenaran versi mereka berbeda dengan penguasa, kataku.

Ini yang menjadi kekuatiranku sejak membaca tulisan akademisi itu: orang-orang semakin bingung bagaimana cara melawan dengan benar.

Agama dan Absennya Narasi Ilmu Pengetahuan

Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.
– HR. Muslim

Entah kapan mulanya saya tertarik dengan astronomi dan berujung pada sains. Dulu, zaman smp atau sma, fisika dan segala pelajaran ilmu pengetahuan alam tidak cukup menarik bagi saya. Bisa jadi karena faktor gurunya. Pelajaran eksak identik dengan guru-guru yang menyeramkan dan tanpa toleransi. Seakan-akan hendak menyamai prinsip eksak yang pasti tanpa celah.

Mata pelajaran ipa sungguh membosankan bagi saya waktu itu. Setiap sesi mata pelajaran itu datang, saya selalu berdoa agar dilekaskan. Bahkan, saya masih ingat betul, menjelang kenaikan kelas, seorang guru fisika menanyai satu per satu murid di kelas: ipa atau ips? Tanpa ragu saya menjawab, ips. Alasan pragmatisnya adalah agar saya tak perlu repot-repot mengejar standar nilai yang ditentukan si guru. Untuk bisa masuk kelas ipa, setiap murid waktu itu diwajibkan mengantongi nilai tujuh puluh. Sementara yang memilih ips hanya diwajibkan mendapat angka enam lima—atau enam puluh, saya lupa tepatnya. Sejak saat itu saya perlahan-lahan melupakan ilmu-ilmu pengetahuan alam.

Tapi gairah saya terhadap ilmu yang sempat saya kubur itu perlahan bangkit. Mungkin pemicunya adalah ketika saya mulai mencari tahu lebih banyak tentang ateisme, yang kebanyakan penggagasnya—yang kemudian saya jadikan rujukan—adalah para ilmuwan ilmu alam. Dawkins, Hawking, Russel, hingga Einstein, menjadi nama-nama yang sering saya cari di masa-masa itu. Ateisme dan ilmu alam, waktu itu, seolah menjadi saling terkait. Bahwa mereka yang percay meyakini dengan mekanisme alam semesta, akan dengan sendirinya membantah keberadaan sosok pencipta tunggal, The Causa Prima.

Sejarah pun membuktikan bahwa agama sebagai narasi tunggal kebertuhanan, akan selalu bertentangan dengan ilmu alam. Galileo, Copernicus, dan Bruno adalah nama-nama populer di dunia sains yang dihukum mati karena tesis ilmiah alam semesta bikinan mereka dianggap sesat, dan sudah tentu, menistakan agama. Di abad empat belas hingga tujuh belas, pasca-Perang Salib, perkembangan ilmu pengetahuan alam mulai menggoyang kekuasaan gereja. Renaisans lahir.

Ini baru dari satu perspektif. Sejarah Galileo dkk. dianggap sebagai pemantik perkembangan sains modern. Tidak heran, sebab selama ini perseturan antara agama versus ilmu alam, selalu didominasi narasi gereja di Era Kegelapan.

Belakangan, kita diributkan dengan kemunculan kaum puritan yang kian menunjukkan kegarangannya di tengah masyarakat. Saya sendiri kemudian penasaran dengan apa yang terjadi di sekitar; penasaran, doktrin agama seperti apa yang tengah mewabah. Saya berangkat dari pertanyaan, apakah tingkah laku orang-orang beragama akan selalu seperti itu? Reaksioner, dan lebih mengedepankan emosi, bukan nalar. Pengabdian mereka pada agama diejawantahkan dalam bentuk kepatuhannya terhadap teks-teks kitab semata. Itupun tanpa telaah mendalam terhadap ayat-ayat tersebut. Hanya berbekal terjemahan, mereka yakin bahwa mereka sedang membela tuhan—ya, dengan ‘t’ kecil. Padahal, penerjemahan terhadap teks kitab tidak sesederhana yang dibayangkan seperti menerjemahkan potongan teks buku belajar bahasa inggris dasar. Pertanyaan lainnya, apakah tidak ada sumbangan berarti agama terhadap pemeluknya kecuali militansi? Saya yakin tentu ada.

Ada tiga buku terkait yang saya baca dalam beberapa bulan terakhir, yang memberikan perspektif baru terhadap wacana agama dan ilmu pengetahuan yang saya miliki: Kekerasan dan Identitas (Amartya Sen), Poso: Sejarah Komprehensif (Dave McRae), Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Peradaban Modern (S.I. Poeradisastra). Tidak semuanya bicara soal kaitan antara agama (perspektif Islam) dengan ilmu pengetahuan, memang. Hanya buku terakhir yang mengulasnya secara gamblang mengenai keterkaitan keduanya, meski hanya potongan-potongan narasi kiprah para ilmuwan Muslim dan karyanya.

Sen mengamati perilaku kekerasan umat Islam dan membandingkannya dengan budaya keilmuan para penganut Islam di awal kemunculannya. Sebenarnya di buku itu Sen mengkritisi tesis Samuel Huntington tentang Benturan Peradaban. Yang paling kentara adalah benturan antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Islam. Menurut Sen, Huntington telah melakukan simplifikasi identitas dan sialnya, banyak orang mengamininya, tak terkecuali umat Islam. Menurutnya, supremasi Barat telah membuat dunia Islam menjadi inferior. Dan itu tidak terjadi sepihak, melainkan berkat ‘kesadaran’ posisi masing-masing.

Tak ada satupun ranah ilmu pengetahuan yang dikuasai dunia Islam di abad dua satu ini (perlu koreksi jika saya salah). Ketika mental inferior muncul, umat Islam akan mencari-cari ruang yang sekiranya bisa mereka kuasai. Namun, tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali playing victim. Umat Islam telah dizalimi, pikir mereka.

Teori konspirasi bertebaran di mana-mana, dan dipercaya oleh banyak orang. Tak masalah dengan teori konspirasi. Saya sendiri kadang merasa bahwa konspirasi itu memang ada, meski mungkin tidak serupa dengan yang orang lain bayangkan. Namun, respons terhadap isu konspirasi tersebut yang membuatnya berbeda. Saya meyakini bahwa untuk membalik keadaan, yang perlu dilakukan oleh umat Islam adalah menguasai ilmu pengetahuan, alih-alih unjuk otot.

Poeradisastra membuka pengetahuan saya tentang peran pemeluk Islam di masa lampau terhadap pengetahuan modern. Ia menyebut banyak nama yang sebagiannya mungkin sudah sangat kita kenal: Ibn Sina, Ibn Batutah, Ibn Rusyd, Al-Ghazali, Al-Biruni, Umar Kayyam, Al-Farabi, Al-Haitsam, Ibn Khaldun dan banyak nama lainnya yang saya sendiri tidak cukup mampu mengapalnya. Sumbangsih mereka terhadap ilmu pengetahuan modern membentang dari matematika, botani, kimia, kedokteran, astronomi, sosiologi, geografi hingga filsafat. Poeradisastra bahkan menyebut beberapa di antaranya sebagai pelopor pada bidang ilmu tersebut, jauh mendahului Newton, Watt, Copernicus, Bruno dan Galileo. Tradisi pengetahuan Islam pula yang menurut Poeradisastra menjadi inspirasi Renaisans di Eropa.

Tentu saja klaim ini masih harus ditelusuri lebih jauh, meski Sen, seorang yang ketekunan akademisnya tak diragukan, punya pendapat serupa: bahwa ilmuwan dan peradaban Islam merupakan perintis ilmu pengetahuan modern. Ia menyayangkan banyak Muslim hari ini memilih ‘jalan marah’ ketimbang bercermin pada apa yang dilakukan para ilmuwan-ilmuwan tersebut.

Lucunya, ketika disinggung seperti itu, yang bisa dilakukan pun hanya sikap defensif. Sindiran di media sosial bahwa teknologi adalah buatan kafir sehingga tidak seharusnya mereka gunakan dijawab dengan sinis bahwa semua pengetahuan modern adalah berkat penemuan ilmuwan Muslim. Mereka bertahan dengan klaim tersebut tanpa menyentuh substansinya, bahwa seharusnya mereka bisa lebih cerdas daripada sekadar beradu hoax di media sosial.

Oh, wahai kerang ajaib, makhluk macam apa yang ditakdirkan hidup hari ini, yang diajak berpikir pun enggan?

Makhluk-makhluk itulah yang menyebabkan konflik agama berkepanjangan di Poso, dan di banyak belahan dunia, khususnya Dunia Ketiga. Satu-satunya jalan jihad yang mereka tahu adalah pertempuran fisik. Mungkin tidak sekalipun terpikirkan oleh mereka bahwa menekuni ilmu pengetahuan adalah juga berjihad. McRae menemukan bahwa kebanyakan militan-militan yang tumbuh subur di masa perang Poso, tidak bedanya dengan preman-preman yang mencari untung di tengah kisruh politik. Celakanya, mereka yang lantang berteriak takbir, adalah orang-orang yang sebenarnya tidak cukup paham agama. Penasaran saya berlanjut, lalu agama mana yang mereka bela? McRae berkesimpulan bahwa tak ada surga dalam peperangan mereka. Yang ada hanya perebutan sumber penghidupan yang notabene adalah soalan duniawi!

Sen bilang yang sedang terjadi saat ini adalah konsekuensi dari ketidakmampuan umat Islam untuk bersaing. Saya jadi ingat pendapat budayawan, Ehma Ainun Najib, ketika ditanya jamaahnya soal bagaimana menghadapi “china-isasi”. Jawabnya sederhana: belajarlah dan lampaui, alih-alih menyalahkan mereka karena berhasil menguasai perekonomian.

Ketika ketidakmampuan itu tak teratasi, otot kerap menjadi satu-satunya pilihan. Mungkin mereka lupa bahwa peradaban Islam dimulai dari membaca dan berpikir. Semoga benar mereka lupa.

Mengapa Mereka Ada

Usai waktu shalat Jumat beberapa minggu lalu, saya bergegas ke bekas kampus. Terburu-buru waktu itu karena berharap tidak ketinggalan diskusi yang menurut saya sepertinya akan menarik. Sebenarnya bedah buku. Judul bukunya The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive capital, authority, and street politics karangan seorang sarjana asal Australia, Ian Wilson.

Secara garis besar Ian mencoba menteorisasi hal-hal empiris terkait dengan politik jalanan yang ia temukan selama tinggal di Indonesia. Sebelum menggeluti dunia akademis—hingga menjadi seorang doktor, ia memang pernah tinggal di Indonesia cukup lama untuk belajar pencak silat. Sepertinya ia seorang ‘akademisi jalanan’. Dari gesturnya saya menangkap kalau ia lebih senang dengan hal-hal yang bersifat informal. Selengean, menurut saya.

Dalam buku tersebut, ia mengambil studi kasus beberapa kelompok preman di Jakarta. Namun sepertinya yang mendapat porsi paling besar adalah Forum Betawi Rempug (FBR). Kenapa sepertinya? Karena dari paparannya siang itu, ada kesan bahwa ia lebih memiliki keintiman dengan FBR ketimbang ormas lain serupa, FPI, misalnya. Katanya, “Saya memiliki kenalan baik di FBR. Saya lebih suka melihat mereka sebagai manusia.” Selain karena Ian juga sudah tidak ‘bersih’ di kalangan FPI. “Saya dikira sebagai mata-mata CIA,” ujarnya sambil tertawa.

Ian memulai penelitiannya dari asumsi bahwa kriminal yang terorganisir tak ada bedanya dengan negara. Yang membedakan hanya soal legitimasi. Dalam hal kekerasan, misalnya, kelompok kriminal punya kuasa dalam melakukan hal tersebut, namun mereka tidak memiliki legitimasi. Sementara negara punya keduanya: kuasa dan legitimasi untuk melakukan kekerasan.

Reputasi dalam melakukan kekerasan adalah modal sosial politik bagi kelompok preman. Mereka dianggap sebagai sesuatu karena rekam jejaknya dalam melakukan kekerasan. Itulah yang dijadikan sebagai modal ketika berhadapan dengan negara dan masyarakat. Terhadap negara, mereka berusaha unjuk gigi dan memberi sinyal bahwa mereka bisa diandalkan. Sementara terhadap masyarakat, mereka menunjukkan kuasa bahwa mereka bisa melakukan apapun, mengancam atau melindungi, tinggal bagaimana masyarakat menempatkan diri terhadap mereka.

Pascareformasi, kelompok kriminal terorganisir yang mendapatkan kembali kesempatan untuk bisa menjalin kerjasama dengan negara. Menurut Ian, negara memang sudah menggunakan mereka ketika pecah Peristiwa ’65. Banyak milisi sipil yang dimanfaatkan negara untuk mengganyang orang-orang yang dianggap sebagai komunis. Namun pasca itu, negara berbalik mengganyang kelompok tersebut lantaran suharto melihat bahwa mereka adalah ancaman struktural bagi kekuasaannya. Walhasil banyak terjadi unifikasi, bahkan pelucutan kekuasaan politik kelompok preman pada masa orde baru. Penembak misterius menjadi penanda signifikan bahwa tak ada ruang bagi preman yang tidak mau dikontrol oleh penguasa. Dalam penelitian lapangannya, Ian mendapatkan kesaksian langsung dari mantan-mantan preman yang selamat dari perburuan preman di masa orba. Pilihan bagi mereka hanya dua: di-petrus atau bergabung dengan organisasi preman yang diakui pemerintah. Kebanyakan dari mereka kemudian memilih yang kedua. Banyak di antara mereka yang bergabung dengan Pemuda Pancasila.

Pascaorba, kelompok-kelompok tersebut mendapat angin segar. Negara tak lagi represif terhadap mereka. Ideologi mereka pun tak lagi diseragamkan ke dalam Pancasila. Justru pertumbuhan mereka yang masif membuat negara, khususnya aparat keamanan, mendapatkan tenaga cadangan. Ormas dengan identitas primordial maupun agama tumbuh subur.

Kongkalikong antara negara dan preman inilah yang menjadi lokus buku Ian: protection rackets. Ian sendiri cukup kesulitan mencari padanan dalam bahasa Indonesia yang pas untuk istilah tersebut. Wikipedia mendefinisikan protection rackets sebagai “scheme whereby a group provides protection to businesses or other groups through violence outside the sanction of the law. Through the credible threat of violence, the racketeers deter people from swindling, robbing, injuring, sabotaging or otherwise harming their clients. Protection rackets tend to appear in markets where the police and judiciary cannot be counted on to provide legal protection, either because of incompetence (as in weak or failed states) or illegality (black markets).

Dari situ setidaknya kita bisa merefleksikan peristiwa-peristiwa yang melibatkan kelompok preman dan aparat. Belakangan, misalnya, ormas-ormas leluasa melakukan tindakan pidana, namun tak mendapatkan sanksi apapun. Tidak ada yang bisa mencegah mereka melakukan pembubaran diskusi dan pemutaran film, sweeping tempat-tempat hiburan, bahkan aktivitas keagamaan.

Mereka tidak hanya melakukan aksi yang seakan-akan sejalan dengan ideologi yang diusung—Amar ma’ruf nahi mungkar, katanya—tapi mereka juga berguna untuk menggebuk kelompok-kelompok yang menjadi ancaman bagi majikan mereka. Di kawasan industri Cikarang, menurut Ian, banyak ormas yang dimanfaatkan perusahaan untuk menjadi barisan pemukul serikat buruh. Imbalannya, selain dana tunai, sebagian anggota ormas juga dipekerjakan di perusaahan, biasanya sebagai keamanan, untuk mencegah tumbuhnya serikat buruh.

Selain berpatron pada yang memberi imbalan, mereka biasanya juga berpatron pada purnawirawan cum pengusaha. Ian mencontohkan kasus di Tanah Abang, Jakarta. Pemegang area tersebut memiliki relasi dengan Prabowo. Relasi inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai legitimasi untuk menarik setoran dari sektor-sektor informal seperti pasar dan parkir. Tentu ada banyak sektor selain dua yang disebut. Pangkalan ojek adalah salah satunya.

Pangkalan ojek ini menjadi kasus menarik. Peristiwa penolakan terhadap ojek online beberapa waktu lalu nyatanya tidak semata-mata persaingan antara ojek-tanpa-sumber-daya-mumpuni vis-a-vis ojek online, sebab ada kelompok yang lebih berkepentingan di balik konflik tersebut. Kelompok preman yang memegang hampir setiap pangkalan ojek di Jakarta merasa tatanan bisnisnya terganggu dengan kehadiran ojek online.

Namun terlepas dari tangan abstrak yang mengendalikan ormas-ormas tersebut, Ian juga menyoroti sisi manusia para anggotanya. Mereka yang terpaksa bergabung dengan kelompok preman terorganisir sebagian besar adalah mereka yang dikalahkan secara struktural. Ketiadaan sumber daya memaksa mereka mencari jalan pintas untuk ikut menyicipi kuasa sekaligus mengebulkan dapurnya. Sebab pada kenyataannya, mereka bukan benar-benar orang yang patuh secara ideologis. Kata Ian, “Kita membayangkan anggota FPI adalah orang yang taat dalam beragama, sebagaimana citra yang kita dapat saat melihat mereka beraksi. Tapi waktu saya wawancara dengan mereka, saat adzan berkumandang, mereka tetap asik merokok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.” Itu menunjukkan sebenarnya relasi antara individu dan ormas (dan ideologinya) begitu longgar. Mereka hanya terlihat kaku kala performance.

Di aksi 411 dan 212 tempo hari tidak sedikit warga korban penggusuran Jakarta yang turut serta. Meski narasi besar aksi tersebut adalah soal agama, banyak di antara partisipan memiliki motif lain. Mereka marah dan dendam bukan karena agamanya dinistakan, tetapi karena rumah dan hartanya direnggut paksa oleh Ahok. Dalam kondisi dikalahkan, FPI datang membantu. Ormas yang bagi banyak orang menyebalkan itu datang sebagai juru selamat bagi mereka yang dikalahkan. Jadi tak usah heran jika kemudian mereka bermakmum pada Rizieq Shihab. Siapapun—jika ia tahu diri—tentu akan membalas budi orang yang menolongnya.

Betapapun bencinya kita pada ormas yang gemar mengumbar kebencian itu. Betapapun busuknya kongkalikong mereka dengan kekuasaan, mereka tetap pahlawan bagi sebagian besar orang miskin kota yang disingkirkan negara dan—sadar atupun tidak—kita, kelas menengah.

Identitas dan Kecupetan

Yang terpenting, kita harus memastikan bahwa benak kita tidak terukurung oleh cakrawala pandang kita sendiri.
— Amartya Sen, Kekerasan dan Identitas

Dalam bukunya, Amartya Sen menantang keras hipotesis benturan peradaban yang dipopulerkan Samuel Huntington. Sen mencaci habis pemikiran Huntington yang dianggapnya telah melakukan simplifikasi identitas luar biasa.

Saya menyepakati hampir semua argumen Sen soal identitas di buku itu. Protes Sen bisa sangat dipahami mengingat ia telah mengalami berbagai situasi dimana suatu waktu ia menjadi minoritas dan kala tertentu menjadi mayoritas; menjadi dominan dan subordinat. Saya berusaha memahami lantaran merasa memiliki kesamaan nasib; identitas saya pun tidak sesederhana yang dinyatakan Huntington. Ada banyak identitas melekat pada diri saya, dan saya tidak akan menafikannya; Selain kala itu, saat pertama kali membaca Benturan Antarperadaban, cara berpikir saya masih sangat kental determinisme kelas. Saya menganggap bahwa klasifikasi agen-agen yang berbenturan sangat tidak masuk akal. Sama halnya ketika saya menganggap aneh Geertz yang mengklasifikasikan masyarakat Jawa ke dalam tiga kategori: santri, abangan dan priyai.

Entah kapan Sen mulai menulis buku itu (terbit pertama pada 2008), namun kian hari hipotesis Huntington tentang benturan peradaban seakan menjadi kenyataan; Barat, Islam, Budha, Amerika Latin, dst. Sejak peristiwa 911, barat vs islam sudah menjadi kenyataan. Kini, islam vs budha sudah mulai muncul. Dan masyarakat di sini tak ketinggalan ‘merayakannya’.

Tidak perlu saya bicara panjang lebar soal sindrom religion-overdose yang makin menjangkiti manusia, khususnya manusia Indonesia. Bahkan hingga lingkaran terdekat–yang membuat saya semakin jengah dengan kelakuan orang mengaku beragama. Mereka yang awalnya saya kenal cukup terbuka, kini mulai mengerucutkan diri dengan satu identitas agama tertentu, yang menurutnya adalah kebenaran mutlak. Dan ada begitu banyak teman yang dulu saya tahu tidak cukup peduli juga dengan agama, kini menjadi pengkhotbah media sosial jempolan. Ayat-ayat suci berseliweran di media sosial bak laron di musim penghujan.

Ada pula yang berseru jihad di jalan tuhan–dengan timur tengah sebagai rujukan, tentu saja–sembari merayakan kegagahan patriotisme a la NKRI. Ketidakpahaman saya terhadap hipotesis Huntington dan klasifikasi Geertz kini saya alami langsung; heran dengan mereka yang memiliki semangat jihad a la ISIS, namun masih bisa meneriakkan NRKI harga mati; Memang sih,  fasisme dan nasionalisme masih punya benang merah.

Pada dasarnya, apapun yang dipilih dan dilakukan orang-orang itu–dan orang-orang terdekat saya–tak pernah saya urusi. Silakan saja. Bahkan ketika seorang teman memilih untuk ikut aksi 411, saya hanya berpesan padanya, “hati-hati”. Bagi saya itu adalah haknya untuk mengekspresikan sikap politiknya. Tak ada yang salah. Saya pun pernah–dan mungkin masih–melakukannya.

Yang membuat saya sebal hanya satu: kecupetan. Bicara kepada orang-orang itu sama seperti bicara pada batu besar. Ketika mencoba berdialog secara sehat dan waras, yang didapat justru cacian dan tudingan tak beralasan. Tidak heran sebenarnya, mengingat mereka dapat dengan mudah menuding orang lain kafir tanpa pernah tau apa makna kata tersebut. Tidak ada dialog; tidak ada dialektika; yang ada hanya hasrat untuk menjatuhkan lawan bicara bagaimanapun caranya, tidak peduli kalaupun bantahannya gak nyambung; Atau memilih tak berargumen sambil diam-diam membenak, “Ya..ya..ya.. teserah lo aja deh”.

Sejak saat itu saya memutuskan untuk diam–sesekali terbersit mungkin saya yang arogan (karena tidak mau berkompromi dengan kecupetan?). Saya mulai menyadari–dan mengalami, bahwa melawan (meminjam istilah Sen) kedunguan rasional bahkan lebih berat daripada melawan otoritarianisme sekalipun.

Bahagia

Dalam perjalanan pulang menuju rumah, beberapa malam lalu, saya tetiba tertawa tanpa sadar. Bahkan tawa itu tidak saya hilangkan meski terpergok orang yang berpapasan saat itu. Biasanya, saya buru-buru menyudahi tawa jika dipergoki orang.

Tidak. Tidak ada yang terlalu menyenangkan malam itu. Apalagi jalanan. Jika kamu sedang ditunggu oleh seseorang di suatu tempat, maka kamu akan mengeluarkan sumpah serapah selama perjalanan. Jogja malam itu, di malam Minggu, mungkin adalah salah satu yang paling tidak menyenangkan di antara yang tidak menyenangkan. Macet di mana-mana.

Sebenarnya tidak mengherankan. Jika jalanan Jakarta akan menjadi neraka pada hari-hari kerja, maka Jogja akan menjadi neraka di akhir pekan. Kota ini banyak dipilih menjadi destinasi liburan kilat. Tak perlu waktu lama untuk bisa menikmati kota ini, pikir mereka. Bagi orang Jakarta, transportasi dan akomodasi di Jogja sangat terjangkau. Saya pernah tahu bahwa Jogja adalah destinasi favorit selain Bali, dari sebuah koran beberapa tahun lalu. Yang berdomisli di kota ini tentu akan mengiyakan, sebab mereka merasakan dampak langsung dari kunjungan tersebut: macet.

Tapi macetnya Jogja bukan sepenuhnya kesalahan orang luar kota. Baru kemarin saya membaca status seorang kawan di facebook bahwa ia baru saja merasakan semacet-macetnya Jogja. Ia membutuhkan satu jam untuk jarak tempuh 300 meter. Ya, tiga ratus meter. Kejadian seperti ini mungkin sangat biasa di Jakarta. Tapi di kota yang katanya berhati nyaman ini, hal itu adalah sebuah keluarbiasaan. Mungkin, itu macet terparah yang pernah saya dengar selama satu dekade bermukim di kota ini.

Apa itu karena wisatawan? Saya kira tidak. Itu terjadi di hari kerja dan di ruas jalan yang bukan area wisata. Itu hanya jalan biasa yang kerap dilalui pekerja atau mahasiswa yang hendak berangkat ke kampus atau sekadar cari makan. Bahkan, sampai sekarang saya menganggap bahwa jalan itu adalah ruas “alternatif”, hingga kemudian saya sadar istilah “alternatif” sudah tidak lagi relevan mengingat ada bejibun hotel dan restoran mewah berdiri di sepanjang ruas tersebut.

Ah, saya malah jadi melantur soal macet. Tapi, memang begitu keadaannya.

Lalu kenapa saya tertawa? Mungkin hampir setiap orang pernah mengalaminya. Saat sedang berjalan mereka senyam-senyum sendiri karena pikirannya tidak ada di tempat itu. Ia abai terhadap yang terjadi di sekitarnya pada saat itu. Namun, tetiba ia sadar dan nyeletuk, “kenapa gue ketawa-ketawa sendiri, ya?” Lalu mengingat hal yang baru saja ia pikirkan dan tertawa-tanpa-sebab-nya mendadak menjadi masuk akal.

Itu yang saya sadari ketika di tengah jalan saya melihat segerombolan bocah berlarian di atas trotoar sambil sebelah tangannya memberi tanda—tidak ingat tanda apa yang mereka buat—dan sebelah lainnya memegang ponsel berkamera. Mereka berlari menuju antrian bis yang sedang terjebak macet. Acungan jari dan kamera mereka kemudian memicu bunyi klakson bis dengan kombinasi nadanya. Ternyata, anak-anak itu pemburu “telolet”. Itu yang membuat saya tertawa cukup lama di atas sepeda motor.

Sebenarnya tidak ada yang lucu dari adegan itu. Hanya saja, entah kenapa, saya merasakan kebahagiaan anak-anak itu ketika berhasil merekam bunyi telolet. Jujur saja, sudah lama saya tidak merasakan kebahagiaan semacam itu.

Karena itulah, tetiba macet tidak menjadi soal sama sekali.

Beberapa teman pernah mengatakan bahwa Jakarta, meski macet, sumpek, dan berbagai kekacauan lainnya, tetap menjadi kota favoritnya. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Sedari kecil saya tinggal di pinggiran Jakarta, namun hampir tidak pernah merindukan kekacauan di kota itu. Sekalipun itu kota kelahiran saya, tidak ada keinginan untuk kembali tinggal di sana, kecuali ada alasan untuk bertemu kawan-kawan lama. Tidak lebih dari sekadar nostalgia, sebenarnya.

Saya hanya berpikir, mungkin karena memang teman saya lebih nyaman dengan suasana kota metropolitan, sementara saya lebih suka dengan suasana yang menentramkan–lebih tepatnya tenang. Saya selalu suka melihat lanskap Swiss atau Selandia Baru, meski belum pernah menjejakkan kaki sama sekali di sana. Ya, ini hanya perkara selera.

Tapi mungkin juga, ketertarikan mereka dengan kota yang menurut saya tidak sehat itu dipicu oleh hal kecil yang baru saja saya alami. Mereka mudah dibuat senang oleh ibukota dengan segala keunikannya atau kekonyolannya. Ada yang bilang, daripada meratapi hidup, lebih baik ditertawakan saja, maka kita akan lupa dengan segala karut marut hidup yang hampir teringat setiap menit. Boleh jadi.

Abstrak? Saya pikir bahagia memang abstrak. Yang saya tahu, selama itu bisa membuat kita tertawa, apapun itu, maka kita bisa menyebutnya sebagai kebahagiaan. Meski kadang kita juga menertawai kepedihan.