Identitas dan Kecupetan

Yang terpenting, kita harus memastikan bahwa benak kita tidak terukurung oleh cakrawala pandang kita sendiri.
— Amartya Sen, Kekerasan dan Identitas

Dalam bukunya, Amartya Sen menantang keras hipotesis benturan peradaban yang dipopulerkan Samuel Huntington. Sen mencaci habis pemikiran Huntington yang dianggapnya telah melakukan simplifikasi identitas luar biasa.

Saya menyepakati hampir semua argumen Sen soal identitas di buku itu. Protes Sen bisa sangat dipahami mengingat ia telah mengalami berbagai situasi dimana suatu waktu ia menjadi minoritas dan kala tertentu menjadi mayoritas; menjadi dominan dan subordinat. Saya berusaha memahami lantaran merasa memiliki kesamaan nasib; identitas saya pun tidak sesederhana yang dinyatakan Huntington. Ada banyak identitas melekat pada diri saya, dan saya tidak akan menafikannya; Selain kala itu, saat pertama kali membaca Benturan Antarperadaban, cara berpikir saya masih sangat kental determinisme kelas. Saya menganggap bahwa klasifikasi agen-agen yang berbenturan sangat tidak masuk akal. Sama halnya ketika saya menganggap aneh Geertz yang mengklasifikasikan masyarakat Jawa ke dalam tiga kategori: santri, abangan dan priyai.

Entah kapan Sen mulai menulis buku itu (terbit pertama pada 2008), namun kian hari hipotesis Huntington tentang benturan peradaban seakan menjadi kenyataan; Barat, Islam, Budha, Amerika Latin, dst. Sejak peristiwa 911, barat vs islam sudah menjadi kenyataan. Kini, islam vs budha sudah mulai muncul. Dan masyarakat di sini tak ketinggalan ‘merayakannya’.

Tidak perlu saya bicara panjang lebar soal sindrom religion-overdose yang makin menjangkiti manusia, khususnya manusia Indonesia. Bahkan hingga lingkaran terdekat–yang membuat saya semakin jengah dengan kelakuan orang mengaku beragama. Mereka yang awalnya saya kenal cukup terbuka, kini mulai mengerucutkan diri dengan satu identitas agama tertentu, yang menurutnya adalah kebenaran mutlak. Dan ada begitu banyak teman yang dulu saya tahu tidak cukup peduli juga dengan agama, kini menjadi pengkhotbah media sosial jempolan. Ayat-ayat suci berseliweran di media sosial bak laron di musim penghujan.

Ada pula yang berseru jihad di jalan tuhan–dengan timur tengah sebagai rujukan, tentu saja–sembari merayakan kegagahan patriotisme a la NKRI. Ketidakpahaman saya terhadap hipotesis Huntington dan klasifikasi Geertz kini saya alami langsung; heran dengan mereka yang memiliki semangat jihad a la ISIS, namun masih bisa meneriakkan NRKI harga mati; Memang sih,  fasisme dan nasionalisme masih punya benang merah.

Pada dasarnya, apapun yang dipilih dan dilakukan orang-orang itu–dan orang-orang terdekat saya–tak pernah saya urusi. Silakan saja. Bahkan ketika seorang teman memilih untuk ikut aksi 411, saya hanya berpesan padanya, “hati-hati”. Bagi saya itu adalah haknya untuk mengekspresikan sikap politiknya. Tak ada yang salah. Saya pun pernah–dan mungkin masih–melakukannya.

Yang membuat saya sebal hanya satu: kecupetan. Bicara kepada orang-orang itu sama seperti bicara pada batu besar. Ketika mencoba berdialog secara sehat dan waras, yang didapat justru cacian dan tudingan tak beralasan. Tidak heran sebenarnya, mengingat mereka dapat dengan mudah menuding orang lain pendosa tanpa pernah tau apa makna kata tersebut. Tidak ada dialog; tidak ada dialektika; yang ada hanya hasrat untuk menjatuhkan lawan bicara bagaimanapun caranya, tidak peduli kalaupun bantahannya gak nyambung; Atau memilih tak berargumen sambil diam-diam membenak, “Ya..ya..ya.. teserah lo aja deh”.

Sejak saat itu saya memutuskan untuk diam–sesekali terbersit mungkin saya yang arogan (karena tidak mau berkompromi dengan kecupetan?). Saya mulai menyadari–dan mengalami, bahwa melawan (meminjam istilah Sen) kedunguan rasional bahkan lebih berat daripada melawan otoritarianisme sekalipun.

Bahagia

Dalam perjalanan pulang menuju rumah, beberapa malam lalu, saya tetiba tertawa tanpa sadar. Bahkan tawa itu tidak saya hilangkan meski terpergok orang yang berpapasan saat itu. Biasanya, saya buru-buru menyudahi tawa jika dipergoki orang.

Tidak. Tidak ada yang terlalu menyenangkan malam itu. Apalagi jalanan. Jika kamu sedang ditunggu oleh seseorang di suatu tempat, maka kamu akan mengeluarkan sumpah serapah selama perjalanan. Jogja malam itu, di malam Minggu, mungkin adalah salah satu yang paling tidak menyenangkan di antara yang tidak menyenangkan. Macet di mana-mana.

Sebenarnya tidak mengherankan. Jika jalanan Jakarta akan menjadi neraka pada hari-hari kerja, maka Jogja akan menjadi neraka di akhir pekan. Kota ini banyak dipilih menjadi destinasi liburan kilat. Tak perlu waktu lama untuk bisa menikmati kota ini, pikir mereka. Bagi orang Jakarta, transportasi dan akomodasi di Jogja sangat terjangkau. Saya pernah tahu bahwa Jogja adalah destinasi favorit selain Bali, dari sebuah koran beberapa tahun lalu. Yang berdomisli di kota ini tentu akan mengiyakan, sebab mereka merasakan dampak langsung dari kunjungan tersebut: macet.

Tapi macetnya Jogja bukan sepenuhnya kesalahan orang luar kota. Baru kemarin saya membaca status seorang kawan di facebook bahwa ia baru saja merasakan semacet-macetnya Jogja. Ia membutuhkan satu jam untuk jarak tempuh 300 meter. Ya, tiga ratus meter. Kejadian seperti ini mungkin sangat biasa di Jakarta. Tapi di kota yang katanya berhati nyaman ini, hal itu adalah sebuah keluarbiasaan. Mungkin, itu macet terparah yang pernah saya dengar selama satu dekade bermukim di kota ini.

Apa itu karena wisatawan? Saya kira tidak. Itu terjadi di hari kerja dan di ruas jalan yang bukan area wisata. Itu hanya jalan biasa yang kerap dilalui pekerja atau mahasiswa yang hendak berangkat ke kampus atau sekadar cari makan. Bahkan, sampai sekarang saya menganggap bahwa jalan itu adalah ruas “alternatif”, hingga kemudian saya sadar istilah “alternatif” sudah tidak lagi relevan mengingat ada bejibun hotel dan restoran mewah berdiri di sepanjang ruas tersebut.

Ah, saya malah jadi melantur soal macet. Tapi, memang begitu keadaannya.

Lalu kenapa saya tertawa? Mungkin hampir setiap orang pernah mengalaminya. Saat sedang berjalan mereka senyam-senyum sendiri karena pikirannya tidak ada di tempat itu. Ia abai terhadap yang terjadi di sekitarnya pada saat itu. Namun, tetiba ia sadar dan nyeletuk, “kenapa gue ketawa-ketawa sendiri, ya?” Lalu mengingat hal yang baru saja ia pikirkan dan tertawa-tanpa-sebab-nya mendadak menjadi masuk akal.

Itu yang saya sadari ketika di tengah jalan saya melihat segerombolan bocah berlarian di atas trotoar sambil sebelah tangannya memberi tanda—tidak ingat tanda apa yang mereka buat—dan sebelah lainnya memegang ponsel berkamera. Mereka berlari menuju antrian bis yang sedang terjebak macet. Acungan jari dan kamera mereka kemudian memicu bunyi klakson bis dengan kombinasi nadanya. Ternyata, anak-anak itu pemburu “telolet”. Itu yang membuat saya tertawa cukup lama di atas sepeda motor.

Sebenarnya tidak ada yang lucu dari adegan itu. Hanya saja, entah kenapa, saya merasakan kebahagiaan anak-anak itu ketika berhasil merekam bunyi telolet. Jujur saja, sudah lama saya tidak merasakan kebahagiaan semacam itu.

Karena itulah, tetiba macet tidak menjadi soal sama sekali.

Beberapa teman pernah mengatakan bahwa Jakarta, meski macet, sumpek, dan berbagai kekacauan lainnya, tetap menjadi kota favoritnya. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Sedari kecil saya tinggal di pinggiran Jakarta, namun hampir tidak pernah merindukan kekacauan di kota itu. Sekalipun itu kota kelahiran saya, tidak ada keinginan untuk kembali tinggal di sana, kecuali ada alasan untuk bertemu kawan-kawan lama. Tidak lebih dari sekadar nostalgia, sebenarnya.

Saya hanya berpikir, mungkin karena memang teman saya lebih nyaman dengan suasana kota metropolitan, sementara saya lebih suka dengan suasana yang menentramkan–lebih tepatnya tenang. Saya selalu suka melihat lanskap Swiss atau Selandia Baru, meski belum pernah menjejakkan kaki sama sekali di sana. Ya, ini hanya perkara selera.

Tapi mungkin juga, ketertarikan mereka dengan kota yang menurut saya tidak sehat itu dipicu oleh hal kecil yang baru saja saya alami. Mereka mudah dibuat senang oleh ibukota dengan segala keunikannya atau kekonyolannya. Ada yang bilang, daripada meratapi hidup, lebih baik ditertawakan saja, maka kita akan lupa dengan segala karut marut hidup yang hampir teringat setiap menit. Boleh jadi.

Abstrak? Saya pikir bahagia memang abstrak. Yang saya tahu, selama itu bisa membuat kita tertawa, apapun itu, maka kita bisa menyebutnya sebagai kebahagiaan. Meski kadang kita juga menertawai kepedihan.

Resensi Buku Kiat Sukses Hancur Lebur

Saya tidak tahu apa yang bisa saya tulis. Oh, mungkin tidak ada.

P.S: Jika penulisnya bukan Martin Suryajaya, apakah buku ini akan tetap mendapatkan apresiasi, semacam: “luar biasa, buku ini melabrak pakem penulisan novel,” atau “sungguh sebuah buku eksperimental. Pembacanya perlu sudut pandang baru untuk bisa memahaminya.“?

Satu lagi, perlukah saya tuliskan keterangan bukunya di sini?

Membaca: Aib Orang Indonesia

“Karena setiap lembarnya, mengalir berjuta cahaya
Karena setiap aksara, membuka jendela dunia”

Efek Rumah Kaca, Jangan Bakar Buku

Sepertinya membaca adalah aib di negeri ini. Betapa tidak, segala sesuatu yang berkaitan dengan (mem)baca hampir selalu mencatatkan rekor buruk—kalau bukan sangat buruk.

Tadi siang, di sebuah laman media sosial seorang kawan, saya menemukan meme yang berisi fakta kebiasaan membaca di Indonesia yang bikin miris. Indonesia berada di peringkat terbawah di antara 52 negara Asia untuk urusan budaya membaca. Fakta itu merujuk pada data OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Tahun lalu, CCSU (Central Connecticut State University) juga merilis hasil survey tingkat literasi sejumlah negara di dunia. Di situ disebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-60, unggul satu tingkat atas Bostwana. Dengan variabel, indikator dan metode yang tentu berbeda, Indonesia ternyata mampu menorehkan hasil yang tidak jauh berbeda.

Masih dari meme yang tadi, katanya dari 1.000 anak di Indonesia, hanya satu anak yang bisa menamatkan satu buku dalam setahun. Jika dibandingkan dengan Eropa, capaian ini—kalau bisa dibilang capaian—sangat jauh. Sangat-sangat-sangat jauh. Menurut UNESCO pada 2012 kemampuan membaca rata-rata anak-anak di Eropa mencapai 25 buku per tahun per anak. Ya, per anak. Gap yang luar biasa, bukan?

Mungkin ini sesuatu yang bisa dibanggakan, karena ternyata Indonesia bisa mempertahankan sebuah ‘prestasi’ dengan amat baik.

Entah sejak kapan kemalasan membaca di negeri ini mulai terjadi. Tapi saya hampir yakin itu terjadi pada masa orde bau. Bukan apa-apa, sebab sebelum suharto berkuasa, tokoh-tokoh bangsa ini adalah kutu buku yang tekun. Mereka membaca dan menulis dengan baik. Hasil curahan pemikiran mereka bahkan masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Memang sih, orang-orang itu hanya persentase minor dari jumlah total penduduk masa itu.

Tapi paling tidak, membaca bukan sebuah kemewahan. Baru pada zaman suharto membaca dilarang, buku dibakar dan dibredel, dan itu mewaris hingga kini.

Baru beberapa hari yang lalu, sekelompok ormas yang dipastikan tidak pernah membaca, berusaha membatalkan diskusi buku di sebuah toko buku kecil di Jogja hanya karena buku yang hendak dibedah menyinggung soal Aidit, pemimpin PKI itu. Lalu kemarin, tentara membubarkan lapak Perpustakaan Jalanan di Bandung tanpa alasan yang jelas. Oh tidak, alasannya sangat jelas: bahwa perpustakaan jalanan adalah modus baru geng motor untuk membikin onar! Wtf?

Itu cuma contoh kecil. Sebelum itu, mungkin sudah ratusan kali, atau bahkan ribuan kali, kasus-kasus pelarangan diskusi dan pembredelan yang berkaitan dengan buku. Di zaman suharto lebih mengerikan. Buku-buku yang dianggap subversif akan dibunuh, bahkan sebelum ia lahir. Kalau Anda sempat membaca buku-buku terlarang, dan aparat tahu, niscaya bui akan menjadi takdir Anda.

Tapi saya tak perlu melihat jauh keluar. Menjadi makhluk aneh karena buku-atau membaca-pun saya alami di lingkungan terdekat. Saya kadang merasa terasing ketika sedang berkumpul dengan keluarga besar dan memegang buku lantaran tak ada obrolan menarik dengan yang lain. Keluarga, khususnya ibu saya, kadang sinis dengan kebiasaan saya dan adik yang suka lupa waktu saat sedang membaca. Mereka menganggap membaca itu membuang waktu.

Anggapan bahwa membaca adalah sesuatu yang buruk bisa dengan mudah kita temukan di manapun, sebenarnya. Dari negara hingga keluarga. Jika negara menganggap membaca buku adalah berbahaya, maka keluarga menganggap membaca buku adalah tidak berguna. Yang satu beroperasi secara struktural, yang satu lagi beroperasi secara kultural. Lengkap sudah.

Sekira dua bulan yang lalu seorang kawan lain di facebook membuat status soal beberapa rangkaian acara zine fest yang akan dihelat dalam waktu dekat di beberapa kota. Dengan zine fest sebagai indikator, ia berkesimpulan bahwa rendahnya tingkat literasi di Indonesia hanya mitos belaka. Saya memaklumi karena mungkin saja itu bentuk uforia dan ekspresinya untuk menyambut rangkaian event tersebut. Atau bisa juga itu luapan keputusasaannya untuk menutupi betapa sialnya ia dilahirkan di Indonesia yang tidak pernah membuatnya bangga sama sekali, apalagi untuk urusan baca-membaca. Mungkin saja.

Serupa dengan kebanyakan orang Jakarta yang dengan semena-mena mengambil kesimpulan bahwa kebiasaan membaca warga Indonesia sudah lebih baik dengan menyodorkan bukti tingginya jumlah kunjungan manusia ke pameran-pameran buku di area Jakarta dan sekitarnya. Saya rasa, kesimpulan itu hanya berlaku untuk Indonesia bagian Jakarta dan sekitarnya saja (dan belakangan saya tahu bahwa selfie dengan latar tumpukan buku adalah tren terbaru kala itu seiring dengan pelaksanaan pesta buku yang konon terbesar se-Asia, beberapa bulan yang lalu). Untuk mengambil kesimpulan, saya kira mereka perlu mendatangi kota-kota kecil di pulau selain Jawa, dimana buku boleh jadi merupakan barang langka yang tidak cukup tinggi juga harganya.

Mungkin saya terkesan menyalahkan orang-orang yang tidak suka membaca. Tapi sebenarnya tidak sama sekali. Saya tidak bisa memungkiri bahwa oral adalah tradisi yang mendominasi di sini. Literasi mungkin baru menjadi tradisi ketika tanah ini sudah berstatus sebagai negara-bangsa modern. Itu fakta sejarah dan tidak mungkin saya mengutuknya. Yang saya kutuk adalah opresi struktural dan kultural yang terus terjadi dan membonsai kebiasaan membaca masyarakat yang sudah mulai tumbuh.

Sungguh malang nasib masyarakat yang mengaku relijius ini. Nyatanya mereka tidak cukup mampu memahami perintah pertama Tuhan yang sangat sederhana, yang seharusnya ditunaikan sebelum melaksanakan perintah-perintah lainnya: iqra!

Perang Kelas dalam Duel Diaz vs McGregor

Sejak mengalahkan Conor McGregor di UFC 196, Maret silam, pamor Nate Diaz naik drastis. Ia memang bukan petarung yang diunggulkan dalam duel itu. Semua mata, komentator maupun penonton—termasuk saya waktu itu—mengarah ke McGregor. Dan tentu saja, hampir semua berharap McGregor menang malam itu, kalau bisa dengan mudah, dan dalam hitungan detik.

Tapi ekspektasi itu melenceng jauh. Walaupun sudah beberapa kali kena pukulan telak di rahang, Diaz mampu bertahan. Di ronde kedua ia berhasil mengubah posisi dengan banyak menghujamkan pukulan ke wajah McGregor. Diaz mendapatkan momennya ketika ia berhasil menjatuhkan McGregor dan menghujani pukulan dari posisi mount. Lantaran tak kuat menghalau, McGregor membalik badannya, dan gotcha! Diaz berhasil mengunci McGregor dengan rear naked choke. Diaz menang. Dan hampir setiap orang tidak percaya.

Kekalahan McGregor dari Diaz mungkin seperti kekalahan Rounda Rousey dari Holy Holm: tidak disangka-sangka. Maklum saja, Diaz dan Holm adalah petarung yang tidak diunggulkan—bukan non-unggulan—sementara McGregor dan Rousey adalah petarung yang dicitrakan sebagai pemenang, bahkan dalam kesehariannya. Hari ini, mungkin kita mengenalnya dengan istilah media darling. Pamor mereka di media cukup tinggi, mungkin setara seleb hollywood. Namun saya menyadari betapa kualitas bertarung McGregor dan Rousey tidak luar biasa usai melihat duel mereka dengan Diaz dan Holm. Mereka biasa saja.

Kenapa waktu itu saya menjagokan McGregor dan Rousey, jujur saja, karena keduanya begitu populer di dunia MMA. Di banyak kesempatan saat mengulik-ulik tentang UFC, keduanya kerap muncul. Saya mengikuti kiprah harian mereka melalui media sosial. Saya sadar, di titik itu saya terjebak citra konstruksi media. Meski saya juga tak menafikan bahwa keduanya punya kualitas bertarungnya sendiri. Tapi menurut saya, kemampuan mereka sama dengan kemampuan rata-rata petarung MMA lainnya. Tak ada yang istimewa.

Terlepas dari itu, di luar oktagon, ada hal menarik, menurut saya, yang bisa dilihat. Yakni soal perbedaan kelas sosial para petarung yang terjun ke arena mix martial art. Jurnalis Mike Bohn, dalam sebuah artikel di Rolling Stone, dengan sangat baik mengontraskan keberadaan petarung ‘unggulan’ dan petarung ‘non-unggulan’. Saya memakai tanda kutip karena parameter keunggulannya memang bukan dari kualitas bertarungnya, melainkan karena faktor yang disebut tadi. Kemampuan Bohn mengulik hal-hal di balik ingar bingar panggung UFC, mampu menunjukkan kepada kita (sekali lagi) bahwa dunia hiburan tidak sebagus di layar kaca.

Diaz dan Holm hanya dua dari sekian banyak petarung di UFC yang tidak diharapkan menang bahkan oleh UFC sendiri.

Diaz-McGregor adalah salah satu duel dengan rating tertinggi sepanjang penyelenggaraan UFC. Itu artinya duel ini banyak diminati dan, tentu saja, menghasilkan banyak uang. Sangat banyak bahkan. Menurut Nevada Athletic Commision, pada UFC 196, McGregor memecahkan rekor pendapatan dalam sekali duel pada malam itu. Ia membawa pulang $ 1 juta, semetara Diaz yang keluar sebagai pemenang meraup $500 ribu. Itu belum termasuk bonus.

Ketika Diaz secara mengejutkan menumbangkan McGregor, UFC langsung merencanakan rematch. “Three days later [after UFC 196] they called me about a rematch with Conor,” kata Diaz. Ada dua alasan yang melatari keputusan UFC tersebut. Pertama, karena duel antara keduanya sangat menguntungkan. Kedua, karena mereka menginginkan McGregor, si anak emas, menang. Anak emas adalah istilah yang saya buat sendiri untuk mempelihatkan perbedaan keduanya. McGregor, selain jago bertarung, ia juga cukup mahir memainkan gimmick. Ia selebriti di jagat MMA. Ia pintar bicara, pintar bergaya, dan menghibur. Kemampuannya itu sangat kompatibel dengan visi UFC, dibandingkan Diaz yang tak biasa menjadi pusat perhatian.

Saat ditawarkan rematch, Diaz meresponsnya dengan terkejut, “I was like, ‘Wow, they want me back out there and they want me to lose real quick. ‘They wouldn’t let me sit back at all. They let him sit around all the time and they promote him up every single day. Right now Conor McGregor is everywhere. I just don’t think they want me to win. They want to throw me back in there and hope I lose real quick because they don’t want more of this.”

Meski tidak diunggulkan-bahkan diharapkan kalah-kemenangan atas McGregor telah menjadi kemenangan banyak kelompok yang direpresentasikan oleh Diaz: imigran, ras berwarna, dan kelas bawah. Diaz memang lahir dan besar di Amerika, tapi dengan darah Meksiko yang mengalir di tubuhnya, ia ‘otomatis’ menjadi non-pribumi di sana. Sama seperti nasib orang-orang Cina di Indonesia. Ia menjadi bagian dari masyarakat kelas sekian bersama orang-orang kulit hitam, asian, arab, dan ras-ras lain non-kulit putih. Dan status sosial tersebut tentu berdampak pada aksesnya terhadap sumber-sumber penghidupan. Dengan demikian ia menjadi orang pinggiran.

Kita bisa mengetahuinya dari pernyataan soal alasan mengapa ia terjun ke MMA: “I was like, ‘Hell yeah, I’m getting some money, I’m not supposed to even have a job, I’m not supposed to have nothing, I’m cool with this.’ I’m just like, ‘I want the flow.’ Then I realized I’m putting in way more than I’m getting back. Fuck this. Other people were not thinking about that. They were just happy to be famous. I’m not looking to be famous. I’m looking to fill my pockets and put food on the family plate.”

Kehidupan McGregor—kita bisa melihatnya di media sosial miliknya—cukup bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh Diaz. Sosok Diaz mengingatkan saya akan tokoh-tokoh dalam film-film yang mengisahkan kehidupan para kartel narkoba, atau gengster, yang acapkali dilakoni oleh orang-orang keturunan Meksiko. “I’m looking to fill my pockets..,” bisa membantu kita menerawangi kehidupannya jika ia tidak memutuskan terjun ke dunia tarung bebas. Mungkin ia akan menjadi bodyguard klab, tukang pukul bayaran, atau gengster. Mungkin saja.

Malam ini rematch antara Diaz dan McGregor akan dilangsungkan. Tetapi berbeda dari laga sebelumnya, kini lebih banyak orang yang menjagokan Diaz untuk menang. Bukan karena ia berhasil memenangkan duel yang lalu, tapi karena orang-orang mulai bosan dengan gimmick McGregor yang menyerupai aktor reality show, yang lebih menikmati selebritasnya ketimbang pertarungannya itu sendiri.

natediaz
Nate Diaz

 

Optimisme Media Komunitas di Era Media Baru

[Dimuat di Remotivi.or.id, 3 Februari 2016]

Hambatan regulasi adalah persoalan klise di negeri ini. Tak terkecuali di sektor media.

Dalam era Orde Baru, media massa sudah direkayasa sedemikian rupa agar tidak menjadi “liar” dan mengancam kekuasaan. Maka tidak heran jika dulu pemberedelan kerap terjadi. Nasib media komunitas lebih tragis lagi. Mereka hampir tidak mendapat ruang dan negara mencapnya sebagai media “gelap” alias ilegal. Salah satu kelompok yang mendapat stigma itu adalah radio komunitas, yang pernah hidup sebelum UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberlakukan.

Kritik terhadap regulasi yang mengerdilkan media komunitas atau lembaga penyiaran komunitas (LPK) sudah ada sejak lama. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) sudah mengampanyekan perluasan ruang (frekuensi) bagi media komunitas sebesar 20%. Hillun Vilayl Napis kembali mengangkat isu tersebut dalam artikel “Mengapa Lembaga Penyiaran Komunitas Sulit Berkembang?

Tak berbeda dengan pengalaman televisi komunitas, di kalangan pegiat radio komunitas (rakom), hal ini sudah menjadi momok. Mereka merasakan beratnya mendirikan media komunitas yang “legal” dan “diakui negara karena perizinan yang rumit dan bertele-tele. Dalam regulasi, proses perizinan—melalui berbagai instansi terkait—akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan, atau paling lama 1 tahun. Namun dalam praktiknya, proses tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun. Wakil Ketua Jaringan Radio Komunitas NTB, Dedi Sutrisno, mengatakan bahwa belum ada satu pun rakom di Lombok yang mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), baik izin sementara atau pun tetap, padahal sudah diajukan sejak tahun 2008!

Belum lagi soal biaya perizinan yang dirasa cukup berat bagi komunitas. Untuk mendapatkan izin siaran, rakom harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,5-2 juta, di luar peralatan. Untuk peralatan siaran, rakom harus menggunakan alat yang tersertifikasi sesuai standar pemerintah. Bila ada rakom yang kadung menggunakan peralatan rakitan, mereka diharuskan mengirim peralatan tersebut ke Jakarta untuk diuji coba. Biaya ujicoba yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp 11 juta, di luar ongkos kirim peralatan ke Jakarta, itu pun belum tentu diloloskan atau dianggap layak (jika lolos, dikategorikan sebagai sertifikasi tipe B). Jika ingin aman, rakom bisa membeli peralatan yang sudah tersertifikasi dengan biaya yang relatif lebih mahal Rp 7-20 juta (disebut sebagai sertifikasi tipe A).

Ketika perizinan belum kelar, rakom yang memilih untuk tetap bersiaran menghadapi resiko razia frekuensi yang dilakukan oleh Balai Monitoring Kementerian Komunikasi dan Informasi yang ada di daerah. Sanksi atas pelanggaran tersebut berbagai macam, mulai dari teguran, penyegelan, hingga penyitaan peralatan siaran untuk barang bukti. Dari sini kasus bisa berujung ke pengadilan. Rakom Hasama FM di Lombok Timur pernah merasakan ganasnya regulasi. Pada tahun 2010, pengelola rakom tersebut mengalami penahanan hingga 21 hari karena dianggap melanggar aturan penyiaran.

Semua itu akan tetap menjadi persoalan bagi media komunitas di masa depan apabila UU 32/2002 tetap digunakan. Sempitnya ruang bagi komunitas untuk membangun medianya sendiri membuat media komunitas (dibuat) sekarat sebelum berdiri. Iswandi Syahputra, saat masih menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pernah mengatakan, “Memang, dalam Undang-Undang, LPK diberi tempat, tapi sempit, tidak seluas LPS atau berlangganan (LPB). Yang disebut sempit (adalah), frekuensi terbatas, radiusnya terbatas, sementara persyaratannya sama dengan LPS. Itu artinya sebenarnya LPK tidak diinginkan hidup. Biar tampak demokratis dipandang Eropa, Amerika dan negara (lain) di dunia, dikasih ruang untuk LPK di pojok sana.”

Tetapi sebetulnya tak sedikit media komunitas yang tidak mau menyerah begitu saja terhadap regulasi. Meski masih dianggap “ilegal”, banyak dari mereka yang tetap menjalankan media komunitasnya, sembari menunggu legalisasi dari negara—dan menghadapi resiko seperti yang disebut di atas. Rakom, khususnya di daerah-daerah yang “udaranya” masih cukup luas, kerap mengusahakan agar jangkauan siarannya lebih jauh dari 2,5 kilometer. Tak ada keuntungan finansial bagi mereka, karena toh beriklan pun tak boleh. Semangatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan bagi komunitasnya. Media komunitas muncul dan ngotot eksis karena kebutuhan yang mendesak (Louie N. Tabing, 2000: 77). Media komunitas cenderung lebih subur di wilayah-wilayah yang jauh dari ingar bingar kota dengan limpahan akses informasi, karena mereka bukan menjadi pelengkap, melainkan media satu-satunya.

Media Baru

Terkait dengan fokus utama artikel Hillun, ada celah yang belum disinggung dan dapat menjadi “senjata” media komunitas hari ini, yakni media baru.  Media baru atau internet sudah membuktikan efektivitasnya dalam menghadapi “represi” negara. Dua tahun sebelum Soeharto tumbang, para aktivis memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi kepada dunia. Mereka tahu bahwa internet adalah satu-satunya media yang lolos dari kontrol pemerintah Orde Baru (David Hill dan Krishna Sen, 2007: 194), sehingga mereka bisa leluasa menyebarkan propaganda antipemerintah kala itu. Konsolidasi pun, selain luring, dilakukan secara daring.

Kini, meski aturan internet sudah lebih ketat, dengan adanya UU ITE misalnya, komunitas atau masyarakat akar rumput tetap bisa memanfaatkannya sebagai ruang media komunitas tanpa perlu berumit-rumit soal perizinan. Hari ini, siapa pun bisa bikin medianya sendiri.

Media baru, menurut saya, membuka peluang yang begitu besar bagi keberlangsungan media komunitas di masa depan. Banyak celah bagi komunitas atau kelompok masyarakat yang merasa miris dengan media massa hari ini untuk menciptakan alternatif dan membikin arus baru melalui situsweb atau blog, bahkan media sosial. Belum lagi tren media baru terus menanjak akibat turunnya antusias publik terhadap media-media konvensional seperti koran, radio, dan televisi. Lihat saja, berapa banyak media cetak yang tutup usia di penghujung 2015 lalu. Redaktur Harian Kompas, Bre Redana, sempat menyoroti fenomena ini dalam artikelnya yang berjudul “Inikah Senjakala Kami…”.

Pengalaman saya bergelut dalam media komunitas berbasis media baru, suarakomunitas.net, mengajarkan hal ini. Situs ini memang tidak diklaim sebagai media komunitas oleh para pendirinya. Ruang ini disebut sebagai “portal berita komunitas” yang menghimpun berbagai informasi dari pewarta warga dan pegiat media komunitas di sejumlah wilayah di Indonesia. Di beberapa wilayah, media ini menjadi corong bagi komunitas untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah alias menjadi sarana advokasi. Yang menarik, jumlah informasi yang berasal dari luar Jawa, di mana akses internetnya tidak lebih baik dari Jawa, mendominasi informasi di portal tersebut.

Mereka berasal dari desa-desa yang namanya mungkin tak pernah singgah di telinga orang-orang Jakarta. Penulis-penulis di portal ini memiliki latar belakang profesi yang beragam, namun sebagian besar dari mereka adalah pegiat radio komunitas. Pada awal kemunculan suarakomunitas.net pada tahun 2008, para penyiar rakom itu melakukan lompatan teknologi yang cukup signifikan: dari budaya lisan, mereka memaksa diri untuk membangun budaya menulis. Konvergensi media adalah salah satu upaya agar informasi dari desa kecil mereka bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Ini menjadi cara mereka mengakali batasan teritori yang diatur dalam UU Penyiaran. Tentu saja suarakomunitas.net hanya satu dari sekian banyak media komunitas yang memanfaatkan media baru sebagai ruang konstruktif.

Salah satu masalah besar yang dihadapi media komunitas di era digital adalah pengakuan sebagai kelompok media, yang juga berhak melakukan aktivitas jurnalistik. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, lembaga media yang diakomodasi dan diakui aktivitas jurnalistiknya hanya media berbadan hukum pers. Artinya, media komunitas yang tidak berbadan hukum pers—lagi-lagi karena rumitnya mengurus status badan hukum—akan sangat rentan menghadapi berbagai macam masalah, kriminalisasi, misalnya. Walau pun sebenarnya tak ada yang perlu dikhawatirkan apabila media komunitas tersebut sudah menerapkan prinsip jurnalistik dengan tepat.

Reformasi tidak serta merta membuat jagat media Indonesia menjadi ideal. Tentu ada banyak kekurangan yang mesti diperbaiki, khususnya perlakuan yang tidak adil terhadap media komunitas. Namun, kita tidak perlu pesimis dengan perkembangan media komunitas. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan kemunculan situs-situs informasi baru, tak sedikit yang lebih bermutu daripada media massa komersial. Meski situs-situs tersebut tidak menyebut diri sebagai “media komunitas”, namun wacana yang mereka suguhkan menjadi alternatif atas serakan berita dari media komersial arus utama. Soal istilah “komunitas” dan “alternatif” tentu perlu didiskusikan lebih jauh. Itu artinya, ruang-ruang bagi wacana alternatif semakin luas dan kita, kalau boleh menyebut diri masyarakat melek media, bisa memanfaatkannya seoptimal mungkin.

Tahun ini RUU Penyiaran masuk dalam Prolegnas Prioritas. Persoalan yang diungkap Hillun Vilayl Napis dalam artikelnya tentu menjadi perhatian kita bersama, para pegiat, atau setidaknya orang yang peduli, media komunitas, dan berharap komunitas memiliki ruang yang lebih layak. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa berharap banyak, jika tidak sama sekali, pada orang-orang yang duduk di parlemen sekarang. Saya sendiri malas berharap pada DPR. Saya lebih suka media komunitas bisa berdaya dengan dirinya sendiri. Tapi apa mau dikata, ketika tegangan antara negara dan media komunitas adalah keniscayaan, maka intervensi terhadap regulasi adalah cara yang patut ditempuh. []

Ideologi Pertemanan

Sukarno menangis ketika Kartosuwiryo dieksekusi lantaran  melakukan upaya makar. Apa pasal? Kenapa Sukarno menangisi kematian pemberontak? Sebab Kartosuwiryo adalah sahabatnya di masa muda, di masa mereka menjadi ‘partner in crime‘, saat sama-sama menjadi anak didik HOS Tjokroaminoto. Karena mereka berteman.

*

Beberapa bulan lalu, aku berada di lingkaran pertemanan yang diterpa persoalan serius: pelecehan seksual. Kami terpecah menjadi dua kubu. Satu berpihak pada pelaku, satu yang lain berpihak pada korban. Aku berada di pihak korban. Kami punya rasionalitas masing-masing atas kasus tersebut. Namun terlepas dari alasan-alasan yang dimasuk-akalkan, ada satu alasan kenapa kami teguh terhadap sikap masing-masing: karena kami solider terhadap teman.

*

Belum lama ini, terjadi peristiwa yang lumayan pelik di kalangan seniman-aktivis di Jogja–hingga akhirnya meluas ke kota-kota lain. Efeknya tidak main-main. Peristiwa itu memecah kubu yang awalnya berada dalam satu gerbong dalam isu-isu ketidakadilan sosial. Pemicunya sederhana: sebuah media bekerja sama dengan sebuah bank yang mengucurkan dana untuk proyek pertambangan semen. Pendukung penolak pabrik semen geram. Meski kerap menjadi corong kampanye penolakan pabrik semen, media tersebut dianggap telah berkhianat terhadap perjuangan warga. Satu kerumunan dalam satu gerbong terbelah. Gugatan, cacian, hingga cibiran mewarnai perseteruan kedua kubu. Masing-masing menawarkan rasionalitasnya. Kedua kubu kukuh.

Sementara itu, mereka yang berada di tengah, yang bersinggungan dengan keduanya, gamang. Mereka bingung mau berpihak pada siapa. Mungkin kalau boleh memilih, mereka memilih diam. Tapi keadaan memaksa mereka bersuara. Berpihak. Di sini perang argumen makin menjadi. Yang terlihat kemudian kritisisme beralih menjadi keengganan dan pembenaran. Satu hal yang membuat soalan ini menjadi demikian kompleks: mereka semua terhubung dalam relasi pertemanan. Mereka yang gamang tak ingin teman-temannya berseteru. Sebagian menyayangkan sampai-sampai mengeluarkan ekspresi depersif: “Taek semua!”, “Kita berhasil diadu domba, sementara musuh tertawa kian lantang.”

*

Tiga peristiwa itu membuat saya semakin yakin, bahwa tak ada ideologi yang membuai subyeknya begitu akut selain Pertemanan. Lupakan kapitalisme, komunisme, fasisme, sosialisme, dan isme-isme lainnya. Semua itu semu. Seteguh apapun kamu memegang prinsip-prinsip itu, kelak akan luluh ketika dihadapkan dengan Teman. Pertemanan adalah ideologi paling abadi. Benar salah menjadi relatif selama itu menyangkut orang-orang di sekitarmu.

Lalu, untuk apa ngotot bahwa hanya ada satu isme yang akan menyelamatkan umat manusia, sementara kita tahu bahwa yang akan menyelamatkanmu hanyalah temanmu?