Ada Saat Dimana Kau Sadar Semua Mulai Berubah

Lagi saja saya tersadar: saya bukan lagi satu-satunya manusia dewasa di keluarga setelah generasi orang tua saya. Dua adik saya sudah tak lagi layak dianggap anak bawang. Mereka sudah mulai menjajaki fase di mana mereka akan menentukan ke mana hidup mereka akan dibawa. Tapi persoalannya bukan sekadar urusan pilihan kuliah atau bekerja; tinggal di rumah atau merantau. Lebih dari itu, mereka sudah mulai politis. Nampaknya itu konsekuensi mutlak seorang dewasa. (Tak perlu mendebat bahwa sejak orok kita semua politis).

Saya tersadar ketika dalam obrolan-obrolan ringan kami terselip istilah-istilah ‘berat’ yang sebelumnya sama sekali tak pernah tercetus dalam perbincangan keluarga. Yang saya ingat, saat seusia mereka, saya belum mengenal ide-ide yang sekarang lebih banyak membuat gereget.

Adik lelaki saya yang terakhir, usia setara kelas satu menengah atas, tetiba berceletuk soal Tan Malaka, soal madilog, ketika kami ngobrol tentang hal-hal berbau gaib. Pada usianya, saya pun memang telah berkenalan dengan sosialisme, komunisme, dengan merujuk pada dua orang lebih sering muncul pada kaos atau poster; Che Guevara dan Fidel Castro. Tidak lebih. Tan Malaka, apalagi Madilog, adalah sebuah kemewahan bila bisa dipahami di usia itu. Bahkan pada kala awal kuliah, madilog bagi saya masih terlalu rumit. Sebuah kalimat perlu dibaca berulang supaya memahami maksudnya. Saya memang bukan tipikal orang yang gampang mengingat sesuatu.

Remaja-remaja sekarang mungkin lebih cepat belajar. Dua buku ‘politik’ pertama saya cuma buku populer yang mudah dicerna, Marx: Nabi Kaum Proletar dan Kiri Itu Seksi. Jikapun saat itu saya sudah mengenal madilog, rasa-rasanya saya tak akan sanggup menuntaskannya.

Adik perempuan saya, lebih tua dari yang terakhir–ia baru menyelesaikan tiga tahun sekolah atasnya, cenderung tertarik membicarakan hal-hal yang berbau politik praktis. Kami lebih banyak ngobrol soal politik elektoral, bagaimana partai dan politisi bekerja, bagaimana kondisi saat ini sangat dipengaruhi oleh sistem politik sejak era kolonial, dll. Topik pembicaraan kami meluas dari sekadar urusan siapa pemimpin yang lebih baik hingga teori nilai lebih.

Ketertarikannya pada isu ini tentu sudah bisa ditebak. Media sosial. Di era ‘keterbukaan’ seperti saat ini, politik sudah menjadi konsumsi semua golongan. Tak ada yang salah. Menurut saya, sudah semestinya setiap orang memahami bagaimana politik bekerja. Entah ia profesor atau supir angkot sekalipun. Ketabuan membicarakan politik warisan orde baru memang seharusnya tidak dilestarikan. Tapi sialnya, adik saya menjadi salah satu korban gosip politik yang lebih banyak didominasi oleh kebohongan dan fitnah remeh temeh ketimbang analisis dengan dasar keilmuan yang benderang.

Hingga saya tersadar semua telah berubah, saya hanya manusia dewasa pada umumnya yang seringkali mengecilkan kemampuan berpikir remaja-remaja itu. Celaka, memang.

Tapi waktu itu akhirnya datang. Mereka sudah beranjak. Meskipun saya tak pernah membayangkan bahwa mereka akan mengambil minat yang sama, saya mestinya senang karena pada akhirnya punya teman ngobrol yang nyambung di keluarga kecil kami.

Mempertahankan Air

Laporan mendalam Tirto soal konflik sumber air di Cadasari (Pandeglang) dan Baros (Serang), membuat saya teringat pada kasus serupa yang dialami tetangga mereka, warga Padarincang. Warga Cadasari-Baros melawan Le Minerale-Mayora, di Padarincang warga berhadapan dengan Aqua-Danone. Jarak antara dua lokasi itu, kalau saya tidak salah mengira, hanya sekitar 10 kilometer.

Kasus di Padarincang meledak pada 2010, dengan aksi monumental hampir serupa: pembakaran dan penghancuran fasilitas pabrik.

Membaca kronologis konflik di Cadasari-Baros, saya bisa pastikan mirip dengan yang terjadi di Padarincang. Sangat mirip bahkan. Misalnya, penipuan pengalihfungsian lahan. Di Cadasari-Baros, lahan yang kemudian digunakan oleh Mayora, pada awalnya diembuskan untuk pembangunan perumahan. Di Padarincang, warga mau menjual sebagian lahannya karena katanya lahan itu akan dibangun sekolah. Di sana, memang hanya ada sedikit sekolah, sehingga warga sangat antusias jika ada pembangunan fasilitas yang mereka anggap bermanfaat. Selanjutnya, segala upaya penyelesaian masalah. Berbagai proses–seperti audiensi, mengadu (pemerintah) sana mengadu (dewan) sini, surat sana surat sini–ditempuh, warga akhirnya memilih jalannya sendiri. Mereka memilih menyelesaikan persoalannya dengan cara mereka, karena pemerintah kabupaten/provinsi kadung bebal dan tak bisa diharapkan.

Saat peristiwa penghancuran terjadi, 5 Desember 2010, ribuan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, terlibat. Sebetulnya tujuan awal warga hanya menggelar istighosah di tapak pabrik, tapi entah bagaimana mulanya, warga tetiba marah dan seketika benda-benda di sekitar pabrik tandas. Polisi yang berjaga pun tak kuasa melawan, mobil dinas mereka bahkan ikut jadi sasaran. Mereka pun cari aman. Timbang mati konyol, lebih baik merelakan mobil milik negara yang mereka pakai. Urusan laporan, cukup sebut force majeur.

Lima hari kemudian, 10 Desember 2017, pada tengah malam, sekelompok orang yang dipastikan aparat menyisir warga yang diduga menjadi provokator. Lima orang ditangkap. Seharusnya lebih. Tapi kabar penangkapan itu cepat menyebar dan mereka yang disasar segera dievakuasi warga lainnya. Kelima warga yang ditangkap kabarnya dibawa ke polsek setempat.

Penangkapan itu bikin warga makin marah. Subuh belum tiba, warga sudah berkumpul di sepanjang jalan Serang-Ciomas untuk menjemput kelima warga. Kerumunan warga malam itu bak arak-arakan menjelang lebaran; bejubel dan banyak obor. Dua tempat mereka datangi: rumah camat dan Polsek Padarincang.

Ada cerita sedikit menggelitik saat mereka mendatangi rumah camat. Tengah malam adalah waktu pulas-pulasnya tidur. Pak camat pun demikian. Dengan pakaian tidur alias seadanya, warga memaksa pejabat pemerintah itu bangun dan keluar. Siapa yang tak gentar rumahnya digeruduk massa pada tengah malam?

“Pas didatengin, pak camat masih pake sarung. Terus ditarik-tarik sama warga. Sampe-sampe “itunya” yang ditarik,” kata salah seroang warga.

“Itunya” merujuk pada you-know-what-yang-ditutupin-sarung.

Tanpa perlawanan, camat menuruti mau warga.

Massa lalu bergerak ke polsek. Namun sayang, kelima warga tak ada. Malam itu kebetulan, wakapolres (iya, wakapolres, anda tidak salah baca), sedang ada di situ. Mungkin karena ada situasi, wakapolres sampai perlu menengok anak buahnya. Tapi sial baginya, warga melakukan pembalasan malam itu juga. Warga yang sangat marah sempat hampir membakar polsek dengan obor-obor di tangan, tapi diredakan warga lainnya. Akhirnya, senasib dengan camat, wakapolres dibawa warga ke desa. Warga menahan dua orang perwakilan aparat pemerintah di malam yang sama.

Warga memaksa polisi bernegosiasi: lepas lima warga kami, maka kami lepas camat dan wakapolres. Negosiasi, kalau saya tidak salah ingat, berlangsung di sebuah musola desa. Pertukaran tawanan disepakati. Hanya pertukaran tawanan. Soal pabrik air, warga keukeuh menolak.

Sejak kejadian itu, pemerintah dan Aqua mundur teratur. Aset korporasi yang ada di tapak pabrik mulai diangkut. Pemerintah kabupaten pun berjanji akan meninjau kembali pembangunan pabrik. Pengawalan kasus terus dilakukan warga sampai benar-benar tuntas. Sampai Aqua hengkang dari Padarincang. Meski SK Bupati, yang digugat warga untuk dicabut, tidak diketahui nasibnya. Mungkin juga saya yang kurang update.

Kasus Padarincang membuka mata saya tentang banyak hal. (Kau boleh anggap ini klise, tapi ini terjadi). Tentang pengorganisiran swakelola warga. Tentang gerak spontan yang efektif. Tentang peran agama dalam gerakan sosial, utamanya peran ulama dalam membangkitkan semangat perlawanan warga. (Di Banten, ulama biasanya juga menyandang gelar jawara. Ia menjadi sosok yang disegani oleh kawan maupun lawan). Tentang peran perempuan dalam mengantisipasi penculikan warga yang lebih banyak; menjadi rantai komunikasi yang efektif di tengah situasi genting. Tentang bagaimana pertarungan antara “jawara hitam” dan “jawara putih” ikut membuat suasana di akar rumput menegang. Tentang hal-hal lain yang mulai meredup dalam ingatan saya, karena terlalu banyak hal yang ingin diingat dari pengalaman warga di sana. Pengalaman yang sangat berharga.

Tapi, konflik di Cadasari-Baros nampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat. Tiga orang warga dijadikan tersangka pengrusakan aset pabrik. Di sini perbedaan antara Cadasari-Baros dengan Padarincang dalam merespons situasi. Namun, tak ada yang bisa memaksa dan tak ada yang bisa menentukan. Warga akan menemukan caranya sendiri, dengan mengalami berbagai situasi.

aqua

Mereka yang Disingkirkan dan Dihapus dari Sejarah

Negara berusaha mati-matian agar tidak dikatakan sebagai ‘the largest example of organized crime
– Charles Tilly

Kriminal adalah kriminal. Penjahat adalah penjahat. Tak ada toleransi. Begitulah kekuasaan mendefinsikan dan memperlakukan musuhnya. Mereka yang berseberangan—dan mengancam—sudah pasti disemati: the evil.

Robohnya gedung kembar di New York pada 2001 masih lekat diingatan, meski ia sudah melewati 16 tahun pengembaraan. Tepat pasca-itu pemerintah Amerika Serikat mendeklarasikan war on terror. Perang terhadap teror. George W. Bush, presiden AS pada saat itu, tidak memberi opsi kepada warganya selain masuk dalam barisan pemerintah memerangi terorisme, yang sebetulnya belum benar-benar terdefinisikan dengan pasti, siapa dalang di balik penghancuran gedung WTC. Warga ‘terpaksa’ sepakat bahwa yang melakukan aksi itu adalah ‘teroris’. Siapa teroris? Konon, orang ber-ras arab, beragama Islam. Sejak saat itu, hingga hampir dua dekade kemudian, definisi terorisme hampir identik dengan arab, dan meluas menjadi Islam—yang tidak melulu arab.

Kusni Kasdut bukan nama besar. Tapi bukan juga receh yang bisa dilewatkan begitu saja. Pada suatu masa, mendengar kiprahnya membuat saya begitu penasaran dengan sosok satu itu. Sampai sekarang saya belum betul-betul tahu tentang nama itu, kecuali dari serpihan-serpihan informasi yang saya dapat dari berbagai sumber. Kusni Kasdut, kata mereka, penjahat. Ia perampok besar yang kemudian di hukum mati oleh negara orde baru.

Kusni Kasdut adalah penjahat lintas orde. Di zaman perang kemerdekaan, ia adalah bagian dari laskar rakyat yang turut dalam peperangan melawan tentara kolonial. Dalam barisan Tentara Keamanan Rakyat, ia menjadi Staf Pertempuran Ekonomi yang bertugas untuk merampok, membunuh, mencuri. Hasilnya kemudian digunakan untuk membiayai peperangan rakyat.

Menjadi patriot di masa lalu tidak membuatnya menjadi pahlawan kemudian. Situasi pascakemerdekaan memaksa Kasdut dan banyak laskar rakyat berbalik berontak. Dulu mereka membela Indonesia, lalu menantangnya. Kontestasi politik di tingkat elit dan angkatan bersenjata menyingkirkan orang-orang ‘ilegal’ seperti Kasdut. Kebijakan Hatta untuk me-reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata, memicu amarah para laskar rakyat, pejuang kemerdekaan. Mereka merasa dibuang hanya karena dianggap tidak profesional. Bukan tentara yang dilatih KNIL, PETA atau TNI. Kasdut satu di antaranya.

Kasdut berontak, lagi. Kali ini kepada negara yang dulu dibelanya. Keputusannya untuk menjadi oposisi lantaran kecewa. Ia merasa dikhianati oleh negara, sebab telah semena-mena meruntuhkan patriotismenya. Ketimbang digerus zaman tanpa kuasa, ia memilih menjadi penjahat dan meneruskan kebiasaan lamanya di Batalion Rampal—unit tempat Kasdut bernaung selama perang kemerdekaan: menjadi perampok.

Aksinya yang fenomenal, yang kemudian membawanya pada tiang tembak, adalah perampokan intan berlian di museum negara pada 1963, dua tahun sebelum orde Sukarno kehilangan cengkraman kuasanya. Sebelumnya, pada 1950, ia pernah membunuh seorang hartawan arab, yang membuatnya juga divonis mati. Artinya, ia telah mendapatkan dua vonis mati. Kasdut baru benar-benar mati pada 1980, setelah Suharto menolak permohonan grasinya. Dalam novel biografis Kusni Kasdut, Parakitri Simbolon menulis—berdasar hasil wawancara dengan Kasdut di penjara: “Revolusilah yang mengajarinya merampok. Apa bedanya merampok berlian di Gorang Gareng, Madiun, dengan berlian di museum negara? Apakah bedanya merampok keluarga Tionghoa, keluarga Indonesia, dan merampok museum milik rakyat Indonesia… tidak ada bedanya! Berlian adalah berlian. Merampok adalah merampok.”

Tapi Kasdut tidak sendirian. Saya menemukan nama lain yang tindak tanduknya mirip. Mereka adalah Muksin Tamnge dan Henky Tupanwael. Mereka bandit sosial yang hampir dilupakan sejarah.

Dulu sekali, saya pernah mendengan keangkeran Pasar Senen. Bukan lantaran dedemit atau gentayangan arwah korban kerusuhan, tapi karena ada sekelompok manusia anonim yang populer dengan nama preman Pasar Senen. Yang khalayak ketahui dari kelompok itu hanya kekerasan dan kejahatan. Di situlah Muksin menempa dirinya hingga menjadi penjahat yang disegani.

Lalu ia bermetamorfosa menjadi penjahat teras. Ia memimpin kelompok preman multietnis bonafit pada 1970an. Di masa jayanya, ia dan 63 orang bawahannya, konon telah melakukan 397 perampokan di sepanjang Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Sebuah rekor menurut media massa kala itu. Melihat rekornya, saya membayangkan betapa beringasnya kelompok ini, sekaligus menerawang sosok seperti apa Muksin Tamnge ini. Bagaimana ia bisa menjadi godfather di dunia kriminal. Meski faktanya tidak segelap itu.

Ia hanya beringas pada orang kaya yang memperkaya dirinya secara tidak wajar dan aparat negara yang memperkaya diri dengan memakai fasilitas negara. Dua kelompok masyarakat yang memaksanya terjun ke dunia kriminal. Ia mengatakan, “Dari setiap hasil operasi saya mendapat sepertiga bagian. Tapi di sekitar saya banyak orang susah yang memerlukan bantuan. Mereka turut menikmati bagian saya itu. Saya tidak bisa melihat jika ada orang yang untuk suatu saat harus menahan haus dan lapar. Orang seperti ini harus saya bantu. Dengan merampok dan menodong, saya memang melakukan kesalahan. Tetapi di balik kesalahan ini saya ingin melahirkan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan bantuan.” Terdengar sangat robinhoodesque?

Sepotong kalimat lain yang membuat saya berpikir “orang ini bangsat betul” adalah, “Kalau harta dapat memberi kepuasan, yang saya alami itu bukan lagi sanggup memuaskan. Siapa orang lain yang punya pengalaman membagi-bagikan berlian seperti itu?… hal yang yang dapat membuat saya puas, hanya keberhasilan saya melahirkan senyum pada orang lain.” Ia pernah memberikan puluhan butir berlian hasil rampasannya kepada orang lain. Mungkin ia satu-satunya penjahat yang pantas jumawa. Ia tak membanggakan aksinya ataupun jarahannya. Ia bangga karena bisa membantu orang miskin makan. Tindakan kriminalnya didorong kehendak untuk menolong orang lain yang disingkirkan oleh orang kaya, negara dan aparatusnya; ia ingin memberi hidup sedikit lebih baik pada orang-orang yang senasib dirinya di masa lampau; ia bersolider.

Pernyataan dan tindakannya itu mungkin hasil permenungannya pada masa lalunya. Kemarahannya pada negara dimulai ketika seorang pejabat Departemen Luar Negeri memintanya uang sogok agar bisa meloloskannya ke Yugoslavia untuk mencari talenta pelatih dalam persiapan gelaran olahraga Ganefo. Ia berbakat di bidang kesehatan jasmani. Sebelum menjadi preman, Muksin atau Temmy Tamnge atau Taufik, adalah seorang Wakil Kepala Inspeksi Pendidikan Jasmani di Denpasar. Ia tak bisa memberikan uang itu dan karenanya tak pernah berangkat ke Yugoslavia. Ia kecewa, dan marah.

Namun, kemarahan membuatnya menjadi legenda di dunia gelap.

Henky Tupanwael mungkin tidak seheroik Muksin. Tak ada rekaman otentik yang menyebut ia pernah berandil megurangi kesengsaraan kaum marjinal. Henky keluar-masuk penjara—dengan cara ilegal, tentunya—lantaran berulang kali membobol bank-bank besar pada tahun ‘50an – ‘60an. Tak pernah ada catatan bagaimana ia mendistribusikan hasil rampokannya.

Sosok satu ini agak berbeda dengan Kasdut maupun Muksin yang realis, yang berontak lantaran memendam bara amarah. Henky layaknya spiritualis. Ia melihat segala bentuk kematian dan pengorbanan sebagai sesuatu yang romantis. Termasuk ketika ketika ia divonis mati. Ia meminta kepada hakim, “Apakah yang Mulia bisa memperkenankan agar saya disalib?”. Baginya salib adalah simbol kepahlawanan. Yesus, sosok yang diyakininya sebagai The Lord, mati sebagai pahlawan.

Relijiusitasnya kemungkinan besar menurun dari keluarganya. Terutama ayahnya yang seorang pendeta. Sebelum ia menjadi perampok kelas kakap, ia adalah calon pendeta di benak ayahnya, dan hampir menjadi seorang sarjana ilmu peternakan. Rekam jejak kriminal membawanya ke dunia yang berbeda dari yang dibayangkan masa lalunya. Di usia dua belas tahun, sekira kelas enam sd, ia sudah melakukan aksi kriminal besar dengan menembak mati seorang polisi-militer pada tahun 1944. Saya bertanya-tanya, PM mana yang ia tembak mati, bahka saat itu Indonesia belum ada. Tak ada catatan apa motifnya, tapi karena aksinya itu ia dipenjara. Membunuh PM adalah sebuah lompatan besar mengingat aksi kriminal pertamanya adalah mencuri sepotong celana.

Negara menyebut mereka penjahat. Masyarakat dan media pun demikian. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang telah mengganggu ketertiban umum, dan utamanya stabilitas negara. Secara moril, mereka tak pantas dihargai karena telah mengkhianati ‘kemanusiaan’. Para moralis memandang mereka sebagai cacat karena menentang hakikat manusia.

Namun, kita tidak bisa juga melepaskan definisi moral dari konstruksi sosial di baliknya. Moral tidak objektif, ia adalah subjektif, yang dibangun oleh tata nilai tertentu dengan kecenderungan positivistik; agama, adat istiadat, undang-undang. Hukum yang positivistik tidak akan bisa melihat kompleksitas di balik suatu tindakan. Agama mengenal white lie, konsep yang sinonim dengan berbuat salah untuk kebaikan. Namun, negara tidak pernah membenarkan setiap tindak kejahatan meski tujuannya untuk melahirkan kebaikan. Kenapa? Karena negara akan selalu menolak menjadi tersangka penyingkiran jutaan manusia papa.

Pada akhirnya, moralitas ditentukan oleh pada siapa kita berpihak. Suharto, pernah berpledoi untuk penembakan misterius: “…tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas peri kemanusiaan itu.” Bukankan ini pernyataan yang menggelikan? Membicarakan peri kemanusiaan sembari merenggut kemanusiaan dari banyak orang yang dituding sebagai preman. Peri kemanusiaan macam apa yang dianut orde yang telah merampas ratusan ribu nyawa manusia yang dituding komunis? Satu-satunya realitas di balik pembunuhan-pembunuhan itu adalah kepentingan politik, dan tentu saja, ekonomi. Tidak ada peri kemanusiaan di sini. Negara selalu merasa berhak mendefinisikan baik-jahat, dengan mereka selalu berada di sisi yang baik dan warga adalah yang jahat.

Dalam dunia akademis, orang-orang seperti Kasdut, Muksin dan Henky disebut sebagai bandit sosial. Mengapa? Ada peran lain selain kejahatan yang dilakukan seorang bandit sosial. Ia melakukan perampokan bukan semata-mata untuk keuntungan sendiri, namun ada urusan lain. Membantu orang lain dengan hasil rampokan, misalnya. Eric Hobsbawm, sarjana yang melahirkan terma ini, menyebut bandit sosial sebagai gerakan sosial pra-sejarah. Ia adalah bentuk aksi langsung perjuangan melawan ketidakadilan, sebelum akhirnya perjuangan-perjuangan tersebut diorganisir dan menjadi masif. Para bandit sosial dipandang sebagai penjahat oleh penguasa, namun menjadi pahlawan bagi orang-orang yang disingkirkan kekuasaan. Di luar, kita mengenal bandit sosial macam Robin Hood. Di dalam, karakter bandit sosial kita temukan pada legenda Pitung.

Bandit sosial mungkin tidak pernah ada dalam kamus kekuasaan. Bandit sosial adalah paradoks. Ia tak pernah menjadi penjahat sekaligus pahlawan. Ia hanya menyandang satu gelar pada satu waktu, penjahat atau pahlawan. Selebihnya, mereka hanya manusia biasa yang menolak tunduk pada zaman… dan pengasingan.

Tentang Para Raja dan Revolusi

Entah kapan tepatnya saya mulai kepincut dengan tulisan-tulisan Linda Christanty. Linda salah satu penulis yang membuat saya semakin tertarik pada jurnalisme sastrawi.

Oh, mungkin itu. Buku Jurnalisme Sastrawi-lah yang memperkenalkan saya padanya. Buku itu adalah kumpulan reportase jurnalistik yang dikemas dengan cara bercerita. Jurnalisme yang dipadukan dengan keindahan gaya bertutur novel atau sejenisnya. Saya berhutang pada kawan yang merekomendasikan buku itu. Entah siapa, saya lupa.

Sejak saat itu saya menjadi pemburu tulisan-tulisan Linda. Bukan juga penggemar garis keras. Saya hanya merasa reportase-reportasenya yang banyak mengulas tentang konflik menarik untuk disimak, terlebih dikemas dengan gaya yang menyenangkan. Saya merasa tak pernah kepayahan melahapnya.

Linda memang dikenal sebagai wartawan. Selain reportase, ia juga telah menelurkan cukup banyak cerpen. Saya mengoleksi keduanya, kumpulan reportase dan cerpennya. Seekor Burung Kecil di Naha, saya ingat, adalah salah satu buku esainya yang saya tunggu kala menjelang terbit. Itu tepat setelah saya membaca tuntas kumpulan reportasenya yang lain, Dari Jawa Menuju Aceh. Buku terakhir itu yang membuncahkan minat saya pada karya-karya Linda. Setelah itu, saya pun memburu karya-karya lainnya yang telah lebih dulu terbit (dan sudah tak beredar di toko buku), sementara saya telat mengenalnya. Beruntung, saya masih berkesempatan membaca salah satu yang (mungkin) menjadi masterpiece miliknya: Jangan Tulis Kami Teroris.

Akhir tahun lalu, Linda menerbitkan kumpulan tulisan (esai) terbarunya. Tidak baru-baru amat sebenarnya. Seperti kumpulan tulisan lainnya, apa yang kemudian dibukukan sebetulnya sudah pernah terbit lebih dulu di berbagai kanal. Format buku hanya membantunya mendokumentasikan karya lebih baik. Dan tentu saja, membantu pembaca untuk bisa menikmati tulisan-tulisannya tanpa perlu repot membuka arsip yang bertebaran di jagat maya.

Buku barunya, Para Raja dan Revolusi, entah kenapa tak membuat saya begitu antusias. Meski sempat menunggu-nunggu, ada sesuatu yang membuat saya tak terlalu ngebet untuk mendapatkannya sesegera mungkin, seperti saat saya menunggu Seekor Burung dari Naha. Salah satu faktorya mungkin karena sampul bukunya yang sangat tidak menarik. Saya kian sadar bahwa sampulnya buruk saat telah memilikinya. Betul, saya tak suka dengan konsep sampulnya. Insting saya di awal benar. Ketidakantusiasan saya berlanjut saat mulai membaca satu per satu tulisan yang ada di dalamnya.

Saya merasa, “ini bukan Linda banget”. Mungkin saya salah—jika dibandingkan dengan pengalaman orang lain yang membaca buku ini. Tapi sejauh pengalaman membaca tulisan-tulisannya, saya boleh bilang bahwa kumpulan esai ini yang paling tidak menarik, jika tidak dibilang paling buruk di antara karya-karyanya yang lain. Di sini gaya bertuturnya terlalu kaku. Ada banyak data, namun tidak mudah dicerna karena setiap paragraf terlalu pepat dengan ‘fakta-fakta’ laiknya buku sejarah sekolah. Meski sepertinya ia sedang berusaha menuliskannya dengan gaya sastrawi, saya merasa tidak mengalaminya seperti saat membaca karya-karyanya yang lain.

Di Para Raja dan Revolusi, Linda sepertinya tidak melakukan banyak reportase. Ia hanya merangkai kembali ingatan-ingatannya dalam momen-momen personal, menuliskannya dan mengkontekstualisasikan dengan situasi saat buku ini terbit. Sekadar kilasan pengalaman hidupnya.

Linda menawarkan banyak data, namun tidak semuanya baru. Kebanyakan—saya menduga—bisa ditemukan pada buku-buku sejarah atau catatan-catatan lepas yang beredar di internet. Esai berjudul Bangsa Nusantara dan Peradaban Manusia adalah salah satunya. Hanya beberapa esai yang memang berangkat dari pengalaman personalnya, seperti esai Sejarah Keluarga adalah Sejarah Politik. Di situ ia berkisah tentang orang-orang yang menjadi serpihan kecil dari sebuah sejarah besar. Ia mendapatkan cerita langsung dari orang-orang yang kebetulan memiliki garis historis yang linear dengan peristiwa di masa lampau. Selebihnya, ia hanya mengaitkan cerita personalnya dengan hal-hal yang dapat dengan mudah kita dapati di sumber-sumber lain.

Bandingkan dengan cerita-ceritanya tentang Gerakan Aceh Merdeka, atau saat bertemu dengan sekelompok fundamentalis agama, yang membuat posisinya sebagai liyan membuat kita membayangkan berada di situasnya. Atau saat ia ikut dalam operasi tentara nasional yang mampu mengajak pembacanya melihat lebih jauh ke dalam sosok daripada sebatas tampilan seragam mereka. Posisinya sebagai penerima pesan atau pengalam pertama yang membuat tulisan-tulisan Linda sangat menarik. Ada cerita menarik baru yang tidak semua orang berkesempatan mengalaminya. Jangan Tulis Kami Teroris, judul esai yang juga menjadi judul buku kumpulan esainya, ia dapatkan dari pengalamannya dihardik oleh seseorang di Aceh saat ia sedang melakukan melakukan investigasi.

Meski begitu, saya masih bisa menikmati beberapa esainya. Saya menemukan karakter Linda di beberapa esai terakhirnya di buku itu, Membunuh Atas Nama Tuhan dan Percakapan yang Hilang di Pagi Hari. Di buku ini juga Linda menawarkan banyak hal berbau mistis yang dia afirmasi sebagai sebuah peristiwa nyata. Beberapa kali ia mengaburkan batasan fakta dan mitos, reportase dan imajinasinya sebagai seorang cerpenis, yang akan sulit kita konfirmasi. Kita bisa temukan salah satunya dalam esai Syarifah Maryam Alkaf dan Si Buntung yang berkisah tentang persaudaraa manusia dan buaya. Membaca kisah itu, mengingatkan pada masa kecil saya. Waktu kecil, saya tinggal tidak jauh dari sebuah aliran sungai besar di daerah Tangerang. Buaya buntung juga menjadi legenda di sana. Meski saya tak pernah menyaksikannya langsung. Seperti yang Linda tuturkan, “Agama dan ilmu pengetahuan ternyata sama-sama memiliki  keterbatasan, belum mampu menjelaskan sebagian besar rahasia alam.”

Singkat cerita, Para Raja dan Revolusi jauh dari ekspektasi. Namun saya masih tetap menunggu karya-karya Linda yang lain.[]

P.s: Tidak ada yang lebih menyebalkan dari sebuah buku kecuali kesalahan fatal dalam mengurutkan halaman. Saya menemukannya di buku ini.

Percakapan Pagi #2

Saya harus melewati beberapa lampu lalu lintas untuk sampai di kantor. Pagi tadi beberapa lampu lalu lintas mati. Tiga persimpangan tanpa lampu lalu lintas, saya ingat.

Tak ada kemacetan berarti. Bahkan terbilang lancar. Saya lebih cepat tiba di kantor. Tiga persimpangan itu memang tidak terlalu ramai.

Pernah suatu ketika saya menemukan lampu lalu lintas terpasang di persimpangan yang sangat sepi. Begitu sepinya hingga kita bisa menghitung kendaraan yang mengantri dengan satu jari, mobil dan motor. Saat itu saya bertanya-tanya, apa fungsi lampu lalu lintas jika kondisi jalannya sedemikian sepi? Sungguh, ia menjadi teknologi yang tidak tepat guna.

Suatu saat saya membaca status seorang kawan di media sosial. Ia bercerita tentang hal yang sama, di salah satu negara di Afrika. Ia bilang, “tak menemukan satu pun lampu lalu lintas di kota itu.” Entah apakah ia betul sudah mengelilingi kota itu. Tapi saya meyakinkan diri, “ia tak akan menuliskannya jika tidak tahu.”

Beberapa tahun setelah itu, dalam perjalanan-perjalanan yang saya lakukan melintasi pulau Jawa, saya menemukan banyak persimpangan dengan lampu lalu lintas, namun begitu sepi kendaraan. Membuang waktu, pikir saya.

Jadi, apa sebenarnya fungsi lampu lalu lintas? Terlebih jika ia terpasang di pedesaan yang mungkin populasi kendaraannya tidak lebih dari rumah yang ada. Apakah lampu lalu lintas menjadi penanda bahwa daerah itu sudah… modern?

Percakapan Pagi #1

Kelewatan, Bu.

–Kanan atau kiri jalan?

Kiri jalan kalau dari arah sini.

–Berarti sebelah sini, sembari menunjuk sisi kirinya.

Bukan. Kalau dari arah kita tadi sebelah kanan jalan.

Saya mengikuti percakapan itu dari belakang mereka saat menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau.

Di benak saya, mengapa yang sederhana bisa menjadi begitu rumit?

Kelindan Musik dan Aktivisme

There has never been a successful social movement in this country that has not had a great soundtrack.

— Tom Morello

Saya kira Tom Morello benar adanya. Tak ada gerakan sosial yang tidak memiliki soundtrack yang luput membekas dari kepala para pegiatnya (aktivis). Saya masih sering mendengar lagu Darah Juang berkumandang dalam demonstrasi hari ini. Tidak heran jika lagu yang usianya setara dengan usia Reformasi itu bertahan hingga sekarang, sebab pada eranya Darah Juang menjadi ikon gerakan mahasiswa kala menggulingkan Suharto.

We Shall Overcome menjadi lagu monumental pada aksi-aksi civil rights movement di Amerika Serikat pada tahun ’60an. Joan Baez menyanyikan lagu tersebut bersama 300.000 massa—salah satu demonstrasi terbesar sepanjang sejarah AS—yang menuntut kesetaraan hak ekonomi-politik bagi warga afrika-amerika pada tahun 1963. Tidak hanya di ruang besar dengan massa gigantis, di era yang sama, lagu tersebut juga menjadi senjata bagi para aktivis hak sipil yang bersembunyi di Highlander Folk School, Tennessee, AS, untuk menguatkan mental kala polisi menyerbu di tengah kegelapan malam. Penggalan lirik lagu tersebut, “We are not afraid, we are not afraid today” menjadi mantra ampuh untuk melipatgandakan keberanian. Sejak saat itu, We Shall Overcome seakan menjadi soundtrack wajib para aktivis di banyak belahan dunia kala berhadapan dengan kekuasaan. Ia berkumandang saat tembok Berlin diruntuhkan; Ia dinyanyikan para pembangkang China di Lapangan Tiananment. Hingga hari ini, lagu tersebut sudah direproduksi oleh ratusan musisi di seluruh dunia.

Selain dua lagu tersebut, tentu ada banyak sekali lagu yang diciptakan dengan satu maksud: menggugah kesadaran khalayak bahwa dunia ini tidak baik-baik saja.

Bicara musik dan aktivisme mau tidak mau kita akan menariknya pada lanskap yang lebih luas: politik. Sebab tidak hanya digunakan oleh aktivis saat menantang kekuasaan, musik pun digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan kepentingannya. National anthem, political campaign (musik mars), adalah beberapa contohnya. Belakangan, kita juga jadi lebih sering mendengar kasus dimana musik dijadikan alat untuk menyiksa tahanan politik; CIA menggunakan lagu-lagu Eminem, Christina Aguirella, Queen, hingga Metallica dalam metode interogasi tawanan di penjara Guantanamo, yang disebut sebagai psycological operations.

Bagi saya kasus-kasus itu menegaskan bahwa musik adalah bahasa universal yang bisa digunakan oleh siapapun untuk kepentingan politiknya.

Relasi musik dan aktivisme tentu tidak sebatas lagu belaka. Setidaknya ada tiga kategori yang bisa dipetakan untuk melihat kelindan antara musik dan aktivisme (gerakan). Namun sebelumnya kita perlu memetakan subyek yang mungkin ‘terlibat’ dalam gerakan: lagu, musisi dan aksi.

Kategori pertama menekankan lagu sebagai subyek utama; musik sebagai instrumen perubahan. Bentuk seperti ini merupakan yang paling jamak kita temukan dan kita ketahui. Ada begitu banyak lagu yang diciptakan dengan tujuan untuk menggugah kesadaran massa. Namun, sang pencipta lagu atau musisi, tidak serta merta terlibat dalam gerakan itu sendiri. Boff Whalley, pentolan band folk Chumbawamba, menganggap bahwa musik memiliki efek kultural yang cukup signifikan. Pun Tom Morello yang terlibat dalam banyak gerakan berpendapat bahwa salah satu tujuan keberadaan musik dalam gerakan adalah, “boost morale and lift the spirits of those fighting for a better world while playing a devastating, ass-kicking, ear-shattering rock ’n’ roll show.”

Peristiwa penyerbuan Highlander Folk School merupakan contoh bagaimana sebuah (lirik) lagu mampu menjadi moral booster bagi para aktivis. Di Indonesia, karya-karya Iwan Fals, misalnya, diakui memberi sumbangsih yang cukup besar bagi kesadaran warga yang menantang Orde Baru di penghujung ’90an. Herry Sutresna menggambarkannya dengan baik bagaimana lagu Bongkar ‘bekerja’ di tengah massa aksi: “Saya pernah menyaksikan, pada sebuah aksi pendudukan TVRI lokal di Cibaduyut 13 tahun lampau, seorang warga yang ikut ke dalam barisan mengayunkan lempengan besi pagar ke barikade Brimob, dengan menyanyikan bait “Ternyata kita harus ke jalan/ Robohkan setan yang berdiri mengangkang”. This is an ultimate riot folk song.” Siapa yang bisa meragukan?

Kategori kedua adalah kebalikan dari yang pertama: aksi sebagai subyek utama. Dalam kasus ini si musisi bukanlah pencipta atau penyanyi lagu-lagu yang memuat pesan perlawanan, namun mereka terlibat dalam movement. Bentuk konkret kategori ini adalah charity show. Bono, Bob Geldof, Madonna, dan Lady Gaga adalah beberapa musisi yang bisa masuk dalam kategori ini. Pada medio ’80an, Bob Geldof (The Boomtown Rats) dan Midge Ure (Ultravox) menggagas Live Aid dengan tujuan menggalang dana demi membantu korban bencana kelaparan dan kemiskinan di Afrika. Ada banyak musisi yang terlibat dalam konser tersebut, di antaranya The Who, Queen, U2, David Bowie, Elton John, Phil Collins, Bob Dylan, Joan Baez, Run DMC, Santana, Sting dan Madonna.

Namun ada juga bentuk lain pada kategori kedua ini seperti Godspeed You! Black Emperor. Musik instrumental yang mereka usung, tidak serta merta membuatnya apolitis. Partisipasi politik para personel GYBE justru ada di ruang-ruang konkret gerakan sosial. Tak jarang pula mereka menunjukkan keberpihakan politiknya dalam konser sehingga para pendengarnya bisa menerima pesan yang tidak mereka hadirkan dalam musik ataupun lagunya.

Kategori ketiga adalah yang paling komprehensif dalam konteks musik dan aktivisme, sebab lagu, musisi dan aksi berinteraksi secara sinergis dalam prosesnya mencapai tujuan gerakan sosial tertentu. Dalam kasus ini, lagu-lagu yang diciptakan tidak sebatas menggugah kesadaran, namun si pencipta lagu (musisi) juga terlibat sebagai agen dalam proses (aksi) perjuangan tersebut. Ada banyak yang bisa dijadikan contoh dalam kasus ini. Pete Seeger, Joan Baez, Nina Simone, Tom Morello, Stevie Wonder, Eddie Vedder, Victor Jara, Herry Sutresna, Kartika Jahja (dan banyak musisi independen lain di Indonesia), adalah sejumlah musisi yang selain menciptakan (dan menyanyikan) lagu-lagu dengan pesan perlawanan, mereka juga aktif dalam gerakan itu sendiri. Bagi Herry (Ucok), yang memang menjadi bagian dalam gerakan sosial sejak lama, berpendapat membuat lagu saja tidak cukup. “Semua musisi paham, jika hanya menulis lagu saja tidak akan terjadi apa-apa, bahkan dalam pemahaman komersil sekalipun.”

Ketiga bentuk tersebut tentu masih bisa diperdebatkan. Apa yang saya paparkan hanya berdasar pengalaman sejauh saya melihat dan membaca keberadaan musik dalam gerakan. Kategori kedua, misalnya, masih sangat mungkin dibantah. Sebagian orang mungkin bersepakat menyebut Bob dan Ure sebagai aktivis, namun banyak juga aktor-aktor gerakan yang mengatakan bahwa yang mereka lakukan bukanlah aktivisme. Pasalnya, banyak yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah mengubah keadaan. Melalui Live Aid, Bob dan Ure hanya sekadar melakukan filantropi. Michael Jackson dan Bruce Springsteen menolak tampil dalam event tersebut. Frank Zappa yang juga menolak mengatakan bahwa cara demikian tidak akan menyentuh akar persoalan. Ia dengan sinis menyebut Live Aid sebagai “the biggest cocaine money laundering scheme of all time“. Selain itu, para penggagas Live Aid juga kerap menggunakan metode yang banyak dihindari oleh musisi-aktivis kebanyakan: lobbying. Untuk mengentaskan kemiskinan di Afrika, yang menjadi lokus area gerakan mereka, keduanya mendekati petinggi-petinggi negara maju untuk mau membantu memecahkan persoalan kemiskinan di negara dunia ketiga. Polemik, keberhasilan dan kegagalan konsep yang diusung Live Aid digambarkan dengan cukup komprehensif dalam dokumenter Give Us The Money (2012) karya Bosse Lindquist.

Boleh sepakat boleh tidak, semuanya terjadi dalam fenomena musik dan aktivisme. Sebab, sekali lagi, sebagai medium universal musik bisa digunakan oleh siapapun untuk kepentingannya masing-masing. Tinggal kita—saya dan Anda, sebagai subyek dalam peristiwa, menentukan mana cara yang paling relevan untuk bisa terlibat dalam perubahan sosial?[]

*) Artikel ini disampaikan pada Preleminary Notes #7 LARAS – Studies of Music in Society, di PKKH UGM, 13 Desember 2016.