Soal Pari, Entah Tentang Apa

Sengketa tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu sepertinya memang belum akan selesai dalam waktu dekat. Setahun sejak memanasnya perdebatan tanah di sana, Pulau Pari sekarang disibukkan dengan kegiatan pariwisata yang masif. Kunjungan terakhir saya ke sana, tidak ada perkembangan apapun, kecuali warga yang mengungsi karena tergusur oleh wisatawan yang berbondong mengunjungi pulau tersebut.

Pak Ilham, Ketua RW setempat, mengatakan sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan ketidakpastian kepemilikan tanah di sana. Sekadar kilas balik, sebagian besar tanah di Pari dimiliki sebuah perusahaan bernama PT. Bumi Pari Asri. Tidak jelas bergerak di sektor apa, namun hingga kini tidak pernah ada kejelasan ke mana pulau itu akan dikembangkan. Konflik berawal dari Pemda DKI yang menjual Pari ke perusahaan tersebut, sementara masyarakat yang tinggal lama dan turun temurun di sana, tidak pernah mendapatkan hak kepemilikan tanah. Warga mengaku sudah menempati tanah tersebut lebih dulu sebelum transaksi kepemilikan pulau antara pemda dengan PT. BPA. Sebenarnya, seperti yang diakui masyarakat setempat, pulau tersebut dibagi menjadi tiga wilayah kepentingan. Sebanyak 60 persen lahan dimiliki perusahaan—tapi hingga kini, tidak ada tindak lanjut dari kepemilikan tersebut. RW setempat menduga bahwa sertifikat tanah di pulau itu hanya dijadikan jaminan di bank. Kedua, 40 persen menjadi milik pemerintah daerah—ini jatah yang dituntut warga, karena menurut mereka, keberadaan pemda adalah mewakili kepentingan warga. Sehingga mereka berhak utk bisa memiliki tanah tersebut secara resmi, namun tidak pernah ditanggapi. Dan ketiga, 10 persen untuk kepentingan penelitian, yang diwakili oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Warga telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak atas tanah mereka di pulau tersebut. Menyurati bupati dan gubernur, audiensi dengan DPRD Provinsi, hingga diperantarai oleh salah satu LSM lingkungan nasional. Yang menarik dari update cerita terakhir adalah, LSM yang datang sebelum bulan Ramadan 2012, hingga kini (paling tidak hingga saya mendengar cerita dari warga setempat) tidak pernah kembali ke pulau dan memberikan kejelasan. Saat itu warga diminta membuat surat pernyataan terkait penuntutan hak mereka atas tanah, yang disepakati oleh semua warga pulau. Surat itu nantinya akan dibawa ke provinsi agar bisa ditindaklanjuti. Tapi ternyata, belum ada kabar apapun dari pihak LSM tersebut. Warga menduga, mereka sama saja seperti broker-broker yang lebih dulu datang. Berdalih ingin membantu warga untuk mendapatkan haknya, mereka malah mengeruk keuntungan pribadi. “Ga tau, ga ada kabar. Ya paling juga gitu disodorin uang, langsung diem”, itu yang disampaikan ketua RW Pari.

Kemandirian warga Pari sudah terlihat ketika mereka mulai apatis dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Bahkan mereka sudah terpikir untuk memboikot struktur pemerintahan di pulau tersebut. “Udahlah, bubarin aja RT dan RW di sini, ga ke pake juga. Ya kan?”. Hanya saja, belum ada keberanian untuk melakukan sebuah langkah konkret menegasikan keberadaan pemerintah di sana. Ketua RW yang terlihat punya keinginan untuk membuat warga lebih berani, masih merasa terganjal dengan statusnya sebagai pejabat publik. Ia berpikir baru akan bisa bergerak bebas—menjadi agitator?–saat sudah tidak menjadi aparatur negara. Lagi-lagi, saya pikir ini hanya bom waktu. Menunggu detik nol untuk meledak. LSM, pemerintah, tidak berbeda. Mereka hanya coba mengeruk keuntungan dari konflik yang ada. Apatisme memang harus ditumbukan agar daya kritis masyarakat bisa muncul. Untuk merusak tatanan? Tentu saja. Tapi tatanan yang lebih mandiri. Karena terbukti, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dan LSM membuat warga melunak.

Saat kunjungan kedua ke Pari, warga masih belum berani membangun apapun. Jangankan rumah, memperluas pekarangan saja mereka masih ragu-ragu. Tapi saat terakhir ke sana, terlihat di beberapa titik mulai ada pembangunan rumah-rumah baru. Sebenarnya, fondasi-fondasi itu diperuntukan bangunan homestay untuk wisatawan. Hmm, mereka akan bergerak jika perut sudah berbicara. Tidak peduli apa status tanah di sana, yang terpenting, dapur mereka bisa tetap ngebul, bagaimanapun caranya. “Kalah dengan uang”? Mungkin. Tapi selama kontrol terhadap invasi industri pariwisata cukup kuat, kondisi sosial di Pari akan terjaga.

Mungkin peran agama di sini menjadi harapan untuk menjaga itu semua. Banyak yang bilang bahwa agama akan menjadi penghambat bagi daya ktitis masyarakat terhadap kehidupan sosial. Tapi di beberapa kasus, agama menjadi tameng dari invasi kapitalisme. Ajaran moral agama, meskipun di beberapa kesempatan memang menjadi masalah bagi daya kritis masyarakat, di kesempatan lain menjadi instrumen perjuangan kultural untuk memproteksi diri dari kapitalisme.

*

Bicara moral, jadi ingat dengan sebuah guyonan saat berbincang dengan warga. “Mancing ke Pulau Tengah, ga sengaja liat banyak cewek pada ga pake baju”. Seorang bapak menimpali, “eh, hayu atuh ke sana, sering lewat tapi ga pernah liat rugi atuh, mumpung ada. Biar tua begini juga masih demen sama yang begituan”. Haha. “Sayang saya hidup lebih dulu, coba saya seumuran sama kalian,” sesal si bapak kepada kami, melihat kehidupan sekarang yang sangat cukup liberal.[]

 

Sudah Pagi di Baciro, 29 Agustus 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s