Cebongan dan HAM

Beberapa waktu lalu, terjadi penyerangan di penjara Cebongan—saya tidak mau menyebutnya lembaga pemasyarakatan—yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Penjara itu diserang oleh segerombolan orang bersenjata. Mereka datang dengan membawa persenjataan lengkap: senjata api laras panjang, pistol, granat, rompi (anti-peluru) dan berpenutup kepala. Akibat aksi itu, empat orang tahanan tewas ditembak di dalam sel. Mereka diberondong peluru tajam dari jarak dekat. Bahkan, bagian wajah salah satu korbannya hancur terkena hebatnya hempasan amunisi senjata yang konon berjenis AK-47.

Cerita bermula pada tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu dua belas, tengah malam. Sekitar pukul setengah satu pagi, seseorang mengetuk pintu penjara sambil menyodorkan surat dari kepolisian daerah. Ia bermaksud meminta izin untuk meminjam beberapa orang tahanan yang dititipkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, sipir penjaga tidak mengizinkannya (karena waktu kunjungan yang tidak lazim?). Karena usaha tersebut gagal, seorang yang mengaku berasal dari polda itu kemudian mengancam akan meledakkan gerbang dengan granat. Sontak saja, sipir ketakutan dan membukakan gerbang penjara. Dan ternyata, ada sekitar tujuh belas orang yang merangsek masuk. Mereka melakukan tindakan-tindakan agresif kepada sipir-sipir yang berjaga pada malam itu. Ada di antara mereka yang dipopor dan diinjak. Mereka dipaksa untuk memberitahu kamar sel tahanan titipan polda, sekaligus meminta untuk diantarkan ke sel tersebut. Orang-orang yang mereka cari adalah tersangka pembunuhan seorang anggota pasukan khusus militer Indonesia di sebuah cafe yang juga berada di bilangan Sleman. Namun, lagi-lagi sipir menolak—atau mengaku tidak tahu. Sipir mengatakan bahwa kunci sel dibawa oleh kepala penjara. Hingga akhirnya, gerombolan bertopeng itu berhasil masuk ke dalam sel tahanan yang dimaksud.

Ketujuh belas orang bersenjata tersebut menjalankan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas menyandera sipir, ada yang berjaga di depan pintu penjara dan ada yang bertugas merusak kamera pengawas—yang bisa menjadi alat bukti dari aksi mereka. Sementara, hanya ada dua orang yang masuk ke dalam sel yang salah satu di antaranya menjadi eksekutor. Saat itu terdapat sekitar tiga puluh sembilan orang di dalam sel. Tiga puluh empat tahanan lain dipisahkan ke salah satu sudut sel, dan empat tahanan yang dicari ditempatkan di sudut lainnya. Tanpa banyak basabasi, keempat tahanan itu diberondong peluru tajam dari jarak yang (mungkin) hanya sekitar satu-dua meter. Para tahanan itu tewas seketika. Tahanan lain yang menjadi saksi eksekusi tersebut tercengang. Mungkin mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Karena ini bukan kejadian yang biasa terjadi di dalam penjara.

Banyak sumber yang memberikan keterangan berbeda terkait peristiwa pascapenembakan. Ada yang menyebut bahwa salah satu dari ketigapuluhenam tahanan berteriak “Hidup Kopassus!”. Ada juga versi yang mengatakan para tahanan lain diminta untuk menyanyikan mars tentara—di versi lain, malah para penyerang yang menyanyikan mars tentara. Tapi menurut saya, ada satu versi yang paling masuk akal di antara yang lain. Usai eksekusi, salah satu dari gerombolan bersenjata itu meminta tahanan lain untuk bertepuk tangan sembari berkata “kalian masih bisa tepuk tangan karena kalian masih selamat”. Konon itulah yang terjadi pascaeksekusi.

Setelah melaksanakan ‘tugas’-nya gerombolan bersenjata itu pun segera meninggalkan lokasi, dengan membiarkan jasad-jasad tak bernyawa tergeletak di dalam sel. Di beberapa media massa nasional, para saksi kejadian mengatakan peristiwa itu, dari mulai merangsek masuknya pasukan hingga eksekusi, hanya berlangsung selama sepuluh hingga lima belas menit. Aksi yang cukup cepat.

Pada pagi di hari yang sama, hampir semua media massa nasional memuat berita terkait penyerangan tersebut. Banyak spekulasi yang berkembang mengenai identitas para pelaku. Sebagian besar media massa menyebut kelompok bersenjata itu dengan “oknum TNI” atau “oknum Kopassus”. Sangat mudah untuk mengetahui mengapa media memilih kata tersebut. Media berspekulasi bahwa gerombolan bersenjata ini adalah anggota TNI atau Kopassus karena orang yang mereka sasar adalah orang-orang yang telah membunuh rekan mereka; penyerangan ini bermotif balas dendam.

Namun, TNI dan Kopassus membantah anggotanya terlibat dalam penyerangan tersebut. Mereka mengklaim tidak ada anggota dan senjata yang keluar dari markas Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartasura pada malam kejadian. Sementara polisi tidak berani menuding siapa pun. Institusi kemiliteran ini pun mendesak media massa untuk tidak menuliskan para penyerang dengan sebutan “oknum TNI” atau “oknum Kopassus” lagi—hingga ada indikasi jelas mengenai identitas pelaku.

*

Sementara itu, di wilayah (hampir) kota—dalam maknanya sebagai teritori-administrasi, asrama mahasiswa Nusa Tenggara Timur (NTT) kosong. Bangunan tersebut ditinggalkan sebagian besar penghuninya pascainsiden di penjara Cebongan. Tidak diketahui ke mana mereka menghilang. Tapi konon mereka eksodus ke beberapa daerah di sekitar Yogyakarta. Menurut cerita—dan media massa—mereka pergi karena diteror oleh orang tak dikenal yang mengirimkan pesan singkat berisi isu akan adanya sweeping mahasiswa asal NTT. Mengapa demikian? Apa kaitannya mahasiswa asal NTT dengan insiden penembakan yang menewaskan empat tahanan Cebongan tersebut. Usut punya usut, orang-orang yang ditembak berasal dari NTT. Selama ini, mereka juga diketahui tinggal di asrama yang dihuni para mahasiswa tersebut. Sangat mungkin, para mahasiswa itu khawatir dikaitkan dengan para korban penembakan Cebongan. Atau mereka khawatir dijadikan kambing hitam dari insiden yang (seolah) telah mencoreng keamanan Yogya yang dikenal tentram dan ‘Berhati Nyaman’? Yang pasti, teror itu membuat mereka tidak bisa beraktivitas dengan nyaman selama beberapa hari. Tetapi, apa memang begitu?

Saya bukan ingin membahas kronologi kasus ini lebih detail dengan analisa-analisa tajam dan kemungkinan-kemungkinan logis yang bisa dirangkum. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya tuangkan dalam tulisan ini yang tentu saja bersifat subjektif. Pertama, soal pergeseran isu kelompok—yang diangkat media—yang berkepentingan dalam kasus ini. Kedua, soal pihak-pihak dan media yang (menurut saya) terlalu naif dalam melihat aktor yang bekonflik. Ketiga, mengenai tanggapan intelektual dan selebriti sosial (yang lagi-lagi menurut saya) reaksioner terkait kasus Cebongan.

Pendatang versus Warga Lokal?

Pertama. Saya melihat ada pergeseran kelompok aktor, dari aparat—jika belum bisa disebut tentara—dengan preman, menjadi warga pendatang vis-a-vis warga lokal. Eksodus yang dilakukan banyak mahasiswa asal NTT di Yogya menjadi salah satu bukti. Mengapa kemudian banyak pihak berpikir bahwa ini adalah konflik berbau etnis. Padahal dalam kasus Cebongan ini, kebetulan mereka yang ditembak di dalam penjara berasal dari NTT. Tudingan-tudingan biang penyebab ketidakamanan Yogya pun kemudian dituduhkan kepada mereka yang berasal dari ‘Timur’, yang menurut saya terlalu digeneralisasi. Mengapa mahasiswa-mahasiswa tersebut harus menerima teror, padahal belum tentu mereka terlibat atau memiliki perilaku yang sama dengan preman yang ditembak. Premanisme bisa terjadi di mana pun dan terhadap siapa pun. Premanisme tidak muncul begitu saja pada diri mereka yang ber-etnis tertentu. Pihak-pihak inilah yang menurut saya terlalu ceroboh untuk menjustifikasi bahwa para pendatang harus menanggung ‘dosa etnis’-nya. Tudingan itu juga kian diamini dengan munculnya poster-poster dan spanduk di beberapa titik di kota Yogya yang mengangkat isu tentang keamanan pascainsiden Cebongan. Salah satu posternya berisi sindiran kepada mahasiswa pendatang.

Poster yang tertempel di salah satu sudut di persimpangan Tugu Yogyakarta.
Poster yang tertempel di salah satu sudut di persimpangan Tugu Yogyakarta

Dengan pertanyaan, “Pelajar/mahasiswa merantau ke Yogya tugasnya…” dan dengan pilihan jawaban “a. belajar; b. ke diskotik; c. jadi preman”, sangat jelas poster tersebut bertendensi menuding—atau paling tidak menyindir—bahwa mahasiswa atau pelajar perantau menjadi penyebab ketidakamanan Yogya. Padahal, di antara mereka yang disebut preman pelaku penusukan di kafe tidak ada satu pun yang berstatus mahasiswa. Salah satu pelaku yang bernama Juan Manbait merupakan desersi polisi, sementara tiga lainnya, Diki, Dedi dan Adi, adalah pekerja swasta. Lalu, kenapa mahasiswa (pendatang) yang dipersalahkan? Dalam keterangan-keterangan yang dimuat media, lokal maupun nasional, tidak pernah sekali pun disebutkan bahwa para pelaku adalah mahasiswa. Tidak satu pun nama universitas di Yogya yang dikaitkan dengan kelompok tersebut.

Sekadar mengingatkan, kasus Cebongan berawal dari konflik di sebuah kafe hiburan malam, Hugo’s Cafe di Sleman. Tidak banyak diberitakan awal-muawal keributan yang menyebabkan seorang anggota Kopassus bernama Heru Santosa tewas ditikam oleh sekelompok orang—yang kemudian menjadi korban penembakan di penjara cebongan—di kafe tersebut. Saya sendiri menduga, konflik ini hanya kepentingan bisnis hiburan malam saja. Seperti yang disebutkan sebuah akun anonimi di Facebook bahwa insiden penusukan di kafe itu adalah konflik kartel narkobaii—walaupun saya meragukan aktor yang dituduhnya sebagai pelaku penyerangan penjara. Saya berkeyakinan kasus itu tidak jauh dari kepentingan-kepentingan ekonomis semata.

Dari fakta tersebut, saya tidak menemukan ada kaitan kepentingan etnis atau kepentingan pendatang versus warga lokal di dalamnya. Generalisasi attitude, bahwa orang ‘Timur’ mempunyai mental preman(istik), sangat stereotip dan membuat tudingan itu menjadi serampangan. Media massa punya andil dalam penggiringan opini ini. Dengan terlalu seringnya memunculkan berita yang memberi kesan bahwa ini adalah konflik antara pendatang dengan warga lokal, membuat tegangan di level akar rumput kian tinggi. Mereka yang menelan mentah-mentah berita atau wacana itu pun sertamerta menjadi korban dari propaganda sterotip tersebut. Mereka menjadi berkeyakinan bahwa penyebab kekisruhan keamanan di Yogya adalah para pendatang terutama yg berasal dari wilayah timur Indonesia. Yang kemudian menyebabkan rasa gelisah, terteror atau bahkan marah dengan keberadaan warga-warga pendatang. Sehingga eksodus menjadi pilihan paling logis bagi mahasiswa pendatang asal NTT untuk menghindari gesekan dengan warga lokal.

Tak lama setelah peristiwa Cebongan mencuat dan tegangan di level grassroot mulai menunjukkan potensi konflik yang lebih besar, sebuah sarasehan ‘perdamaian’ yang dihadiri pihak-pihak yang terlibat(kan) digelar.iii Meski sarasehan itu baik untuk meredakan situasi panas di masyarakat bawah, pertemuan itu semakin mengukuhkan bahwa memang ada isu benturan etnis dalam rangkaian insiden di Hugo’s Cafe dan penjara Cebongan.

Saya menduga ada kesengajaan untuk menggeser aktor yang berkonflik. Tujuannya untuk mengaburkan siapa pelaku penyerangan ke penjara Sleman tersebut. Pergeseran berita-berita yang diangkat—bukan lagi tentang siapa pelaku, melainkan isu-isu sampingan seperti bagaimana kondisi penjara pascainsiden atau kesaksian traumatis para tahanan lain—atau cerita-cerita yang beredar di masyarakat menjadi bukti pembiasan kelompok yang berkonflik. Modus yang dikenal dalam dunia intelijen sebagai Multiple False Scenario.

Naif

Insiden Cebongan ini begitu menyedot banyak perhatian publik. Bahkan, selama beberapa hari, peristiwa ini menjadi headline media-media massa nasional. Pun, menjadi bahan perbincangan yang hangat di media-media sosial seperti Facebook dan Twitter. Beberapa orang yang saya ketahui sebagai akademisi/pakar, jurnalis teras atau selebriti sosial menguraikan pendapatnya mengenai kasus itu di media-media tersebut. Sebagian besar—jika tidak bisa diklaim semua—melihat ada kegagalan negara, terutama intelijen negara dalam mengantisipasi penyerangan tersebut. Intelijen, terutama dari kepolisian dianggap tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan ‘kecolongan’ tersebut. Beberapa menanggapinya berlebihan—paling tidak menurut saya—dengan menyebut penyerangan tersebut sebagai penghinaan kedaulatan negara atau pelanggaran hak asasi manusia. Majalah Tempo bahkan menulis judul besar “Serbuan Yang Mempermalukan Negara” untuk kasus ini. Dalam paragraf pembuka, si penulis mencantumkan:

Andai operasi ini bertujuan menghabisi musuh negara, tentu berbuah tanda jasa. Sanjungan pun luar biasa. Dalam hitungan menit, belasan personel bersenjata api mampu menguasai penjara Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Misi pun tuntas: menembak mati empat orang. Tapi serangan sukses ini bermakna sebaliknya sekaligus keji karena sasaran mereka adalah tahanan, warga negara Indonesia yang sedang menghadapi proses hukum”iv

Buat saya, ada banyak paradoks di paragraf tersebut. Siapa ‘musuh negara’ yang dimaksud? Saya yakin, akan banyak warga Indonesia yang setuju bahwa koruptor adalah musuh negara. Seandainya sasaran operasi ini adalah koruptor, akan banyak warga yang bersuka cita. Bukan tanpa alasan masyarakat bersuka cita, mengingat pengadilan tidak pernah bisa bersikap adil ketika menghukum para koruptor.v Jika merujuk pada tulisan di atas, pembunuhan atas koruptor juga akan terlihat ‘keji’, karena mereka pun ‘warga negara Indonesia yang sedang menghadapi proses hukum’. Mungkin masyarakat lebih setuju jika negara membentuk pasukan elit bersenjata khusus—disertai undang-undang yang mengatur bahwa pembunuhan kopuptor bukan pelanggaran ham—untuk memberantas koruptor daripada mempertahankan Komisi Pemberantasan Korupsi yang setengah hati membasmi korupsi. Jika bukan itu musuh negara yang dimaksud, mungkin kita bisa berimajinasi dengan ‘musuh negara’ yang lain, tentara negara musuh misalnya. Jika pun ada tahanan perang, tentu operasi itu juga bisa disebut pelanggaran ham terhadap tawanan perang. Lagi pula, jika musuh negara yang dimaksud adalah tentara negara lain, “operasi penyerangan penjara” tidak akan ada.

Kembali ke kasus insiden Cebongan. Entah kenapa, saya tidak begitu peduli dengan argumen-argumen para akademisi/pakar, jurnalis teras dan selebriti sosial tentang kasus ini. Mungkin karena saya terlanjur tidak percaya dengan Negara beserta aparaturnya, sehingga tidak-sampai-akal memahami apa yang mereka maksud sebagai kedaulatan Negara dan sejenisnya. Apa yang mereka maksud sebagai kedaulatan Negara? Apa karena sebuah institusi Negara bisa diterobos begitu saja tanpa melalui prosedur legal? Atau mereka berpikir bahwa kejahatan apapun yang telah diperbuat Diki, Juan, Adi, dan Dedi harus diproses secara hukum yang berlaku, karena Indonesia adalah negara yang berdasar hukum? Bagi saya, mereka naif. Selalu membayangkan keadilan normatif, tapi lupa bahwa hukum dan negara ini berada di atas normal. Sekali lagi, saya tidak-sampai-akal memahami logika mereka.

Alasan pertama adalah, saya masih berasumsi bahwa insiden ini adalah efek dari konflik (yang mungkin) kartel narkoba, sehingga membunuh-dibunuh menjadi konsekuensi logis bagi orang-orang yang bergelut di dunia tersebut. Saya tidak melihat ini dari konflik-konlik yang muncul dipermukaan: pembunuhan anggota Kopassus di Hugo’s. Tetapi saya coba melihat lebih jauh kemungkinan yang bisa dibayangkan mengapa pembunuhan itu bisa sampai terjadi; konflik bisnis. Seandainya penjara dan polisi tidak dilibatkan dalam kasus pembunuhan Heru Santoso di kafe Hugo’s, pembantaian itu akan tetap terjadi.

Kedua—mungkin ini akan terlalu subjektif, saya tidak menyayangkan peristiwa pembantaian di penjara Cebongan. Jika melihat latar belakang dan rekam jejak mereka yang ditembak mati, saya pikir sudah sepantasnya mereka berada di situasi tersebut. Juan adalah mantan anggota polisi yang dikeluarkan karena kasus narkoba. Sementara Diki merupakan residivis yang pernah dipenjara karena kasus pembunuhan dan pemerkosaan, dan dua orang lainnya dikenal sebagai preman. Kata ‘pantas’ yang saya maksud tidak dalam arti mereka pantas dibunuh tanpa proses hukum, melainkan mereka sudah memantaskan dirinya di dunia seperti itu (konsekuensi profesi?).

Jika para intelektual beranggapan ada pelanggaran ham dalam kasus Cebongan, bagaimana dengan pelanggaran ham yang dilakukan Juan, Diki dan kawan-kawan terhadap korban yang mereka bunuh dan mereka perkosa. Hukum yang dibuat Negara—yang tidak pernah saya percaya—tidak akan pernah bisa mengembalikan ham mereka yang dibunuh dan diperkosa. Membunuh dan dibunuh sudah menjadi resiko Diki cs. Jadi, untuk apalagi meributkan ham dalam kasus ini ketika penegakan hak asasi manusia masih berjalan di bawah institusi pelanggar ham terbesar bernama Negara. Inilah yang saya sebut sebagai intelektual yang naif. Membayangkan bahwa hukum di negeri ini sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga perkara apa pun bisa diselesaikan oleh institusi yang bernama pengadilan.vi Padahal korupsi, kekerasan dan penyimpangan-penyimpangan lainnya masih berkuasa di lembaga-lembaga dan di kalangan aparatur-aparatur yang ditunjuk untuk menegakkan ham.

Reaksioner

Dalam penegakkan ham seharusnya tidak tebang pilih. Jangan hanya karena peristiwa Cebongan ini menjadi besar, orang-orang pintar berbondong-bondong mengutarakan argument-argumen cerdasnya terkait penembakan tersebut, termasuk penganiayaan sipir oleh penyerang bertopeng. Mereka terlihat fasih, tanpa harus melihat buku pedoman hak asasi manusia. Tapi yang membingungkan bagi saya, apa mereka lupa dengan pelanggaran ham yang terjadi sehari-hari di penjara—tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Kenapa sedari awal tulisan ini saya tidak pernah mau menyebut penjara sebagai lembaga pemasyarakatan (lapas), karena bagi saya penjara bukanlah lapas. Bagi saya penjara adalah kekerasan, pemerasan, pelecehan dan perampasan hak hidup yang paling keji. Setiap waktu terjadi kekerasan. Para penghuni penjara yang baru selalu mendapatkan “pukulan selamat datang” dari tahanan lain, dan tentu saja sipir. Mereka yang “baru” dipukuli ramai-ramai hingga dirasa cukup. Selain kekerasan, pemerasan juga kerap terjadi oleh sipir terhadap tahanan. Mereka dipaksa membayar untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang sebenarnya sudah menjadi prosedur standar bagi para tahanan. Untuk makan yang lebih enak, mereka dipaksa membayar dengan uang atau rokok. Jika tidak mampu membayar, jangan harap makan enak. Bahkan sekadar mendapatkan sayur pun tidak. Belum lagi, pelecehan yang sering dilakukan sipir terhadap penjenguk, terutama para perempuan muda. Siapa saja yang mendapat perlakuan seperti ini? Tentu saja tahanan dan pengunjung dari kelas bawah yang tidak punya akses khusus di dalam penjara. Para tahanan elit, seperti politikus dan pengusaha korup sudah tentu tidak akan merasakan hal-hal yang disebutkan tadi, karena mereka bisa membayar akses-akses khusus yang ditawarkan penjara. Jadi, ketika tahu para sipir ikut dianiaya, saya tidak peduli dan cenderung bersyukur. Anggap saja itu hukum karma yang telah mereka lakukan terhadap para tahanan di dalam penjara. Inilah rimba—yang kuat yang akan berada di atas. Tidak pernah ada yang menindak aksi kekerasan, pemerasan dan pelecehan para sipir. Petinggi negara hanya bisa berkoar soal reformasi birokrasi dan aparaturnya, tapi itu tidak pernah terjadi.

Bukankah itu termasuk bentuk pelanggaran ham? Jika iya, mengapa fenomena-fenomena itu tidak menjadi perhatian para orang-orang pintar? Mungkin akan ada yang menuding bahwa saya tidak bisa membedakan kasus. Tetapi bagi saya, jika masalah-masalah kecil di dalam penjara seperti itu saja tidak bisa diselesaikan, jangan harap perkara ham yang diserahkan kepada Negara dan aparaturnya akan selesai dengan baik. Jadi, penegakkan hukum seperti apa yang dimaksud oleh para pakar/akademisi, jurnalis teras, dan selebriti sosial itu?

Memang sih, pendapat atau aksi-aksi yang sifatnya reaksioner terhadap masalah kasuistik sangat ampuh untuk mendongkrak popularitas di era media sosial.[]

Yogyakarta, tiga april dua ribu tiga belas

i Akun tersebut bernama Idjon Djanbi. Dalam akun itu, mengindikasikan bahwa ia adalah salah satu anggota institusi yang selama ini digadang-gadang sebagai pelaku penyerangan penjara Cebongan. Dalam catatannya tersebut, ia merangkai sebuah analisa yang berujung pada kesimpulan bahwa penyerangan itu dilakukan bukan oleh Kopassus atau tentara, melainkan oleh Brimob. Hingga tulisan ini dibuat akun tersebut masih ada (tidak di deacitve), namun catatan yang dimaksudkan sudah dihapus dari akun tersebut.

ii Penembakan di Lapas Cebongan Terkait Kasus Narkoba? http://bit.ly/YMRst6

iii Hindari Gesekan, Masyarakat Indonesia Timur dan Warga Yogyakarta Gelar Dialog http://bit.ly/166G5Q5

iv Serbuan Yang Mempermalukan Negara”, Opini, Majalah Tempo Edisi 1-7 April 2013. Hlm 31.

v Sudah menjadi rahasia umum, pihak yang disebut pengadil itu akan (sok) profesional ketika memvonis anak kecil pencuri sandal di kost seorang aparat atau nenek yang dituduh mencuri beberapa butir coklat di kebun milik korporasi, tetapi menjadi amatir ketika menghukum koruptor uang negara hingga miliaran rupiah. Seperti pisau terbalik, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

vi Contoh kasus yang belum lama terjadi adalah pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan oleh TNI. Diketahui, puluhan anggota TNI dari Batalyon 76/15 Armed Tarik Martapura mendatangi kantor Polres OKU untuk menanyakan perihal kelanjutan hukum atas tewasnya rekan mereka, Heru Oktavianus oleh personel polisi, Wijaya. Diduga karena tidak puas—karena hingga tiga bulan pasca kejadian tidak ada kepastian hukum terhadap tersangka penembakan Wijaya, para anggota TNI marah dan membakar kantor serta beberapa barang inventaris polres. Ini adalah salah satu contoh kasus. Jika kita putar ke beberapa tahun belakangan, kita akan menemukan kasus-kasus serupa. Kasus-kasus tersebut adalah cerminan dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s