Akhirnya, Kopassus!

Akhirnya, pelaku penyerangan penjara Cebongan ‘keluar dari kandang’. Persis seperti dugaan awal bahwa pelakunya adalah anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup II Kandang Menjangan, Kartasura. Hanya satu fakta yang meleset: pelaku bukan berjumlah tujuh belas orang, melainkan sebelas orang. Kabar ini disampaikan oleh tim investigasi TNI AD pada Kamis sore (4/4/13).

Pengungkapan ini cukup mengejutkan. Mengingat selama ini, setiap kasus pidana yang melibatkan aparat negara, selalu menguap begitu saja. Kesebelas pelaku sudah mengakui perbuatannya sejak hari pertama penyelidikan —yang menurut Ketua Tim Investigasi TNI AD, Brigjen TNI Unggul K Yudhoyono sebagai tindakan ksatria. Selanjutnya, kasus ini akan ditangani oleh pengadilan militer. Mereka yang terlibat sudah diserahkan kepada Puspom TNI AD.

Ada beberapa hal yang saya amati dari pengungkapan kasus ini. Mengapa kasus ini harus diungkap, padahal beresiko mencoreng nama pasukan elit terkait. Selain desakan masyarakat yang menurut saya tidak signifikan, pihak militer sudah memiliki hitung-hitungan politis apabila kasus ini dibongkar kepada publik. Akan saya paparkan satu per satu analisanya.

Mengapa setelah tiga belas hari sejak insiden terjadi, pelaku baru diungkap? Perlu diingat bahwa di hari-hari awal, petinggi TNI sudah memastikan tidak ada yang terlibat dalam kasus penyerangan tersebut. Itu diperkuat dengan klaim tidak adanya anggota dan senjata yang keluar dari markas pada malam kejadian. Bahkan selama berhari-hari pihak militer menolak dikait-kaitkan dengan peristiwa tersebut dan menuding ada kelompok bersejata terlatih yang berkeliaran. Beberapa lembaga seperti Polri dan Komnas HAM telah melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku. Namun tidak menunjukkan titik terang—belakangan Polri coba merekonstruksi wajah pelaku yang tidak menggunakan tutup kepala pada saat penyerangan. Tetapi, begitu Tim investigasi TNI dibentuk, rahasia dari kasus ini langsung terbongkar. Saya menduga, pelaku sudah teridentifikasi bahkan sebelum tim investigasi internal TNI dibentuk. Sikap bungkam—atau menolak—yang dilakukan militer selama ini adalah strategi untuk membaca respon masyarakat terkait kasus ini. Dan faktanya, sebagian besar masyarakat memang mendukung aksi ‘kelompok bersenjata’ tersebut, kecuali para aktivis ham dan kelas menengah ‘demokratik’. Fakta inilah yang dijadikan momentum bagi militer untuk membuka diri dan tampil sebagai pahlawan keadilan dan hukum di Indonesia.

Anggapan intelektual kelas menengah yang menengarai bahwa kasus ini akan menguap, dibantah oleh militer dengan adanya pengungkapan ini. Dalam keterangan pers, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan:

“Komitmen TNI khususnya AD yang dengan cepat telah membuahkan hasil tersebut diharapkan akan menepis pesimistis, skeptisme beberapa kalangan yang khawatir kasus ini tidak akan terungkap.”i

‘Keberhasilan’ tim investigasi ini pun disambut dengan gempita oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana—yang selama ini jadi salah satu sasaran kritik atas karut marutnya penegakkan hukum di Indonesia:

“Pengungkapan kasus yang cepat demikian harus dilakukan untuk semua kasus, untuk membuktikan bahwa wibawa hukum masih tegak dan negara hukum kita tetap berdaulat,”ii

Apresiasi positif dari pemerintah tentu akan membuat intelektual kelas menengah berbangga—atau kecele—dan mengubah prasangka mereka terhadap pemerintah yang dinilai tak pernah serius menangani permasalahan ham.

Di sini, militer (sekali lagi) berhasil mencuri simpati masyarakat. TNI memulainya dengan menyanjung para pelaku yang dinilai ‘telah mengakui perbuatannya secara ksatria’.iii Bukan hanya dari internal TNI, Presiden SBY pun berkomentar serupa terkait tindakan ksatria kesebelas pelaku penyerangan—meski kemudian ‘dibumbui’ statemen penegakkan supremasi hukum agar terlihat lebih fair.iv Selain karena memang sudah mendapat dukungan dari masyarakat—terutama masyarakat Yogya yang berkepentingan langsung di kasus Cebongan ini—para pelaku kian dikukuhkan sebagai prajurit ‘sejati’ dengan sanjungan tersebut. Danjen Kopassus, Agus Sutomo tak kalah ‘ksatria’-nya. Ia mengatakan bertanggung jawab penuh atas tindakan sebelas pelaku yang merupakan anak buahnya di institusi tersebut. Agus pun menekankan bahwa anak buahnya diperbolehkan untuk dituntut seberat-beratnya. Karena, menurutnya itu sudah menjadi konsekuensi bagi anggotanya, “…setiap prajurit harus disiplin dan mematuhi peraturan yang ada,” ujarnya. Siapa yang tidak terlena dengan pernyataan heroik ini? Sikap bertanggung jawab ini mendapat simpati dari masyarakat Indonesia yang selama ini (sepertinya) merasa kehilangan figur pemimpin yang tegas dan bertanggung jawab. Belum lagi fakta-fakta yang dipaparkan tim investigasi seolah ‘aksi solidaritas atas tewasnya rekan mereka Heru Santoso’ adalah spontan, reaktif dan tak terencana; jadi, aksi tersebut bisa sedikit dimaklumi. Alhasil, bertebaranlah komentar positif soal sikap ksatria Kopassus di kalangan masyarakat—paling tidak itu yang terlihat di media sosial. Namun, soal ham yang dituntut para intelektual tak tergubris.

Kasus ini pun pada akhirnya tidak dibawa ke pesoalan ham yang selama ini dituntut para intelektual. Melainkan digiring ke permasalahan premanisme yang dianggap jadi awal muawal kasus ini. Presiden bahkan menginstruksikan langsung kepada Kapolri untuk memberantas premanisme.v Pihak TNI AD pun menegaskan bersedia membatu Polri untuk memberantas premanisme yang dianggap meresahkan masyarakat—apakah ini isyarat bahwa penembak misterius (petrus) akan kembali?. Untuk poin ini, saya (nyaris) yakin hampir semua orang setuju. Dan intelektual kelas menengah tidak terlalu kecele dengan sikap pemerintah tersebut. Namun dengan sikap seperti ini, pemerintah seolah ingin berkata, “Ya sudah, ini hukum rimba namanya. Hanya saja, aksi oknum Kopassus ini agak berlebihan”.

Hingga pada kesimpulannya, bahwa pengungkapan ini bukan sekadar sikap ksatria sebelas pelaku penyerangan penjara Cebongan, atau statemen heroik Danjen Kopassus, atau apresiasi positif pemerintah terhadap kasus ini. Melainkan, sebuah langkah politis pihak militer agar terhindar dari kecaman masyarakat yang mulai tumbuh dalam iklim demokratik yang kritis. Setelah ini, saya curiga tidak akan ada lagi kabar mengenai sebelas pelaku yang akan menghadapi persidangan di mahkamah militer. Atau penegakkan-penegakkan ham yang selalu ditinggi-tingikan. Pemerintah pun disini kecipratan hasil langkah strategis militer. Dengan adanya pengungkapan ini, pemerintah mendapat poin plus karena telah ‘menciptakan’ instrumen yang (terkesan) demokratis dan bertanggung jawab. Padahal, masih terlalu banyak pelanggaran ham yang tidak pernah bisa—atau tidak mau—diselesaikan oleh negara. Sekali lagi, pemerintah telah berhasil mengelabui warganya.

Tentara tidak hanya pintar dalam strategi perang, tapi juga mahir dalam strategi politik!

Yogyakarta, lima April dua ribu tiga belas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s