(Bukan sekadar) Lapak Gratis

ImageSore itu, saya bergegas keluar dari ruang kerja. Peralatan ‘perang’ sudah masuk ke dalam tas, sambil mengingat-ingat apa yang mau saya bawa menuju Nol Kilometer Jogja. Tetiba, ponsel saya berbunyi, ada pesan singkat yang masuk: ‘jangan lupa bawa cemilan untuk berbuka (puasa) ya‘. Rabu sore, 24 Juli lalu, sebuah gelaran bertema Lapak Gratis dihelat di Nol Kilometer. Tepatnya di trotoar depan Monumen Serangan Oemoem Satoe Maret. Selain karena temanya yang menarik—gratis; siapa yang tak tergoda dengan kata itu di saat hampir semua yang ada di muka bumi dinilai dengan uang; terkomodifkasi—gelaran itu memang digagas oleh teman-teman dari lingkaran yang saya kenal cukup dekat. Jadi, tak ada alasan saya untuk tidak datang ke gelaran yang juga bukan merupakan acara amal itu.

Sesampainya di lokasi, lapak terlihat cukup ramai. Meski rintik hujan masih turun, antusiasme orang-orang yang ada di sekitar area tersebut tak surut. Banyak pria dan wanita paruh baya—yang kebanyakan tukang becak, pedagang bahkan gelandangan—mengerumuni tumpukan baju dan barang-barang bekas lainnya yang diletakkan di atas sebuah alas bekas banner iklan yang diambil dari tiang-tiang reklame pinggir jalan. Terlihat seorang bapak sumringah ketika bisa membawa pulang sebuah dispenser bekas. Atau seorang anak dan ibunya yang bersemangat memilah baju. Atau pemuda-pemudi yang tersenyum puas ketika bisa menggondol barang langka yang tidak mereka duga. Tentu saja semua benda-benda itu masih layak pakai—atau paling tidak masih bisa diperbaiki—dan gratis. Lapak gratis menjadi ruang otonom, di mana siapa pun bisa berpartisipasi dengan berbagi apa pun yang bisa mereka bagi. ‘Ambil yang kamu perlukan, simpan yang tidak kamu butuhkan’. Meski pun kerap kali benda seperti, pakaian; baju dan celana, sepatu dan barang-barang bernilai fungsi material, yang di-gratis-kan, tidak tertutup kemungkinan bagi tiap individu untuk berbagi apa pun. Semisal, benih tanaman, sablon gratis atau bahkan serupa jasa. Untuk kasus Jogja misalnya, ada beberapa partisipan yang merelakan tenaganya untuk memijat dan memberi pelukan gratis. Tidak penting? Mungkin bagi sebagian orang, ini akan terdengar konyol dan bertanya dalam benak—terutama bagi kalangan so called progresif—‘apa sih? ga esensial banget gerakannya’. Tapi bagi mereka, para partisipan lapak gratis, ini menjadi sebuah gerakan untuk perubahan di level terkecil yang sangat mungkin untuk direalisasikan: menanamkan ide tentang berbagi.

Di tengah keriangan para pe-lapak gratis, Satpol PP Kota Jogja tiba-tiba datang. Hampir bisa ditebak apa yang akan mereka lakukan. Mereka memaksa kegiatan itu bubar dengan alasan klise: aktivitas di ruang publik yang tidak berizin. Sang Komandan mengatakan area itu harus steril dari kegiatan yang bersifat ‘menjajakan barang’. Memang sih, jika dilihat sekilas, kemasan lapak gratis seperti penjaja barang bekas a la pedagang kaki lima. Namun kemudian mereka seperti kecele, karena kegiatan itu bukanlah aktivitas jual-beli. Tetapi mereka akhirnya pergi setelah meminta untuk mengurus izin gelar lapak kepada unit pelaksana kegiatan [UPK] (?) wilayah Malioboro. Tak lama berselang, tim dari UPK mendatangi. Dengan sedikit perdebatan, mereka mengizinkan (secara lisan) dan memberi waktu untuk lapak gratis bertahan hingga hari gelap.

Sudah selesai? Ternyata belum. Gerombolan Satpol PP kembali datang beserta seorang yang terlihat—dari pakaiannya—seperti petinggi dari jajaran tersebut. Dia memaksa lapak gratis untuk membubarkan diri atau dipaksa dibubarkan. Lagi-lagi dengan alasan yang sama, ‘kegiatan tak berizin’. Terjadi adu mulut yang cukup sengit antara partisipan lapak gratis dengan para Satpol PP. Seperti sadar mereka tidak punya alasan kuat membubarkan lapak, mereka terus mencari celah. Bahkan mereka melontarkan kalimat yang terdengar fasis, ‘siapa yang orang Jogja di sini? Kalian bukan orang Jogja kan? Coba saya lihat KTP-nya’. Dari kata-katanya terkesan bahwa karena gelaran ini bukan oleh orang asli Jogja, sehingga pelapak tidak berhak untuk mengadakan kegiatan apa pun di sana. Adu argumen terus terjadi, hingga akhirnya para partisipan mengalah dan memilih bubar. Lho, kok bisa? Mereka bukan kalah berargumen ketika berdebat soal peraturan penggunaan ruang publik, tapi mereka mengalah karena beberapa anggota Satpol PP mulai ‘mengalihkan isu’ ruang publik menjadi isu agama? Nah lho?!

Image

Ceritanya begini. Ketika tensi mulai mereda, Satpol PP meminta lapak gratis disudahi sebelum waktu shalat tarawih. Si Komandan bilang, ‘sudah, ini dibubarkan saja, saya mau shalat tarawih’. Tetiba massa, berteriak spontan, ‘hwwuuuuu…’—kiranya itu yang saya dengar, meski ada juga versi lain. Nah, di sinilah celah yang dimanfaatkan Satpol PP untuk membubarkan gelaran tersebut, saat itu juga. Dengan tatapan yang liar dan penuh amarah, mereka berteriak-teriak, ‘siapa tadi yang menghina agama saya’. Pekikan nama Tuhan terdengar berkali-kali, persis seperti FPI saat merazia warung makan di siang bulan Ramadhan. ‘Saya panggilkan laskar saya nanti’, ‘saya rela mati demi agama saya’, dan sumpah-serapah lain dengan nada menantang. Alhasil, situasi pun menjadi tidak kondusif. Dari yang awalnya berdebat soal perizinan, kini berubah menjadi isu agama. Dengan pertimbangan tidak mau perdebatan itu bergeser menjadi isu agama dan berpotensi kian membesar, para partisipan memilih untuk menyudahinya. Lapak gratis pertama di Jogja pun akhirnya terpaksa selesai.

Lapak Gratis dan Ruang Publik

Yang saya tahu, lapak gratis pertama kali diadakan di Bandung pada medio 2008. Kemudian, ide itu tersebar ke beberapa kota lain di Indonesia seperti, Palembang, Jambi, Bogor, Jakarta, Jogjakarta dan lain sebagainya. Lapak gratis sendiri berangkat dari gagasan tentang berbagi. Maklum, di era filantropis saat ini, berbagi menjadi aktivitas eksklusif yang kerap dimonopoli oleh orang-orang berpunya (baca: kelas menengah-atas): berbagi dengan kaum dhuafa, berbagi dengan anak yatim piatu, berbagi dengan anak jalanan, dan kegiatan filantropis lainnya dengan embel-embel ‘berbagi’.

Mengapa dinamai ‘Lapak Gratis’? Menurut seorang teman yang pernah terlibat obrolan dengan salah satu penggagas gelaran tersebut, lapak gratis merupakan pemaknaan harfiah dari Free-Market yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok anti-kapitalisme di belahan dunia ‘bagian barat’ sana. Mungkin sebagian orang akan mengernyitkan dahi, ‘kok bisa bersepakat dengan free-market sekaligus anti-kapitalisme, bukannya free-market itu bagian dari kapitalisme?’. Tentu saja jika mengikuti arus pikiran utama, kita akan mengasosiasikan free-market dengan kapitalisme. Namun, menurut saya, ada semacam usaha merebut makna free-market dari pasar bebas, menjadi pasar gratis/ lapak gratis. Di sinilah, kelompok penggagas awal lapak gratis di Bandung memilih kata ‘lapak’ ketimbang ‘pasar’. Karena konsep pasar dianggap terlalu luas dengan pemaknaannya yang sudah identik dengan aktivitas jual-beli.

Ada tulisan menarik tentang Lapak Gratis Jogjakarta oleh Berto Tukan (lihat di sini). Yang saya amati dalam tulisan tersebut, Berto coba memosisikan diri sebagai ‘orang yang sekadar lewat’. Dengan begitu ia akan bisa melihat Lapak Gratis secara lebih objektif tanpa tendensi apa pun—baik negatif mau pun positif. Jika tidak salah, yang menjadi fokus utama dari tulisan Berto adalah penggunaan frasa ‘Lapak Gratis’ (?), yang disebutnya sebagai paradoks: bagaimana mungkin kata ‘lapak’ disandingkan dengan ‘gratis’. Karena menurutnya, lapak adalah ‘merujuk pada gelaran beberapa centi meter untuk berjualan‘, atau sebagai ‘kegiatan ekonomi dengan kemungkinan transaksi antara penjual dan pembeli‘. Dan hal ini, masih menurut Berto, memiliki konsekuensi ‘tidak gratis’, karena ada keuntungan ekonomis di dalamnya. Di kalimatnya yang lain, Berto seperti meminjam logika negara/ birokrasi, bahwa setiap pelaku ekonomi harus memiliki izin berdagang, atau semacam hak sewa kepada pemilik lahan. Dalam hal ini pemerintah Kota Jogja. Jika mengandaikan lapak gratis layaknya pedagang dengan orientasi uang, tentu saja pe-lapak gratis tidak akan bisa menggunakan ‘ruang’ tersebut karena selain tidak memiliki izin dari penguasa wilayah, lapak gratis sama sekali bukan gelaran money oriented.

Ada beberapa hal yang tidak saya sepakati dari tulisan Berto. Pertama, soal paradoks yang dimaksud Berto dalam frasa ‘Lapak Gratis’. Berangkat dari Kamus Bahasa Indonesia—saya merujuk pada kbbi online/ dalam jaringan—lapak, dalam makna keduanya, diartikan sebagai ‘tempat’. Dalam contohnya pun, ‘lapak’ digunakan untuk frasa seperti, lapak judi, lapak pemancing, dan lapak pemulung. Bisa dilihat bahwa tidak ada satu pun contoh yang mengkhususkan bahwa lapak hanya bisa digunakan untuk aktivitas transaksi yang bersifat ekonomis. Sehingga, tidak ada paradoks yang dimaksudkan oleh Berto di sana. Meski memang secara frasa, ‘lapak gratis’ bisa berarti lapak/tempat/booth yang di-gratis-kan untuk berjualan/kegiatan ekonomi. Kedua, perihal ‘nilai kerja atas sekeping tanah’ dengan konsekuensi ‘tidak gratis’. Seperti yang saya sebut sebelumnya, Berto seperti meminjam logika negara/ birokrasi bahwa, ‘barang siapa yang ingin menggunakan lahan di wilayah kekuasaan kami, maka harus mendapat izin dari kami. Terlebih jika pemanfaatan lahan tersebut bernilai ekonomis‘. Tentu saja itu akan berlaku apabila Lapak Gratis memiliki nilai ekonomis. Tapi sayang, lapak gratis tidak demikian adanya. Jika kalian masih bingung seperti apa lapak gratis itu, mungkin bayangan tentang kumpulan komunitas sepeda, klub motor atau komunitas-komunitas lainnya, bisa membantu.

Di Jogja, Nol Kilometer memang menjadi salah satu titik kumpul favorit banyak komunitas. Terlebih di akhir pekan. Banyak komunitas harus berbagi beberapa jengkal trotoar untuk meluangkan waktu atau menunjukkan eksistensi mereka kepada publik. Dan yang saya tahu, mereka tidak membutuhkan izin dari Satpol PP atau UPT untuk ‘mengokupasi’ lahan di Nol Kilometer. Datang, duduk, dan bermain. Sesederhana itu. Pun demikian dengan lapak gratis. Seperti komunitas sepeda, motor atau kelompok jalanan lainnya yang butuh sejengkal ruang untuk numpang eksis. Hanya saja, lapak gratis tidak sekadar nongkrong dan beratraksi. Ada kegiatan semacam berbagi barang bekas, yang sekilas akan terlihat seperti lapak pedagang.

Jadi, sebenarnya Satpol PP tidak punya alasan kuat untuk membubarkan lapak gratis. Karena lapak gratis tidak berbeda dengan kerumunan-kerumunan yang kerap nongkrong dan ‘mengokupasi’ lahan di Nol Kilometer. Bahkan jika perdebatan malam itu diperpanjang, Satpol PP tidak punya landasan aturan yang kuat untuk menghalangi pe-lapak gratis untuk menggelar lapak di Nol Kilometer. Pengumuman yang tertera di sepanjang trotoar Nol Kilometer pun hanya bertuliskan, ‘Terima kasih anda tidak berjualan di kawasan Nol Kilometer‘ yang (mungkin) mengacu pada Perda No 26 Tahun 2002 tentang penataan PKL. Karena sebagai warga, pe-lapak gratis juga mempunyai hak untuk mengakses ruang publik yang kian hari menjadi ruang-ruang yang dikomersilkan. Hampir tak ada lagi ruang publik yang gratis semenjak dialihfungsikan menjadi hotel atau pusat perbelanjaan. Alhasil, setiap orang harus merogoh kocek untuk bisa mengakses lahan yang sudah ‘bernilai kerja’ alias dikomodifikasi.

*

Meski harus bubar dengan terpaksa, wajah para partisipan lapak gratis terlihat cukup senang, yang tentu bercampur sisa ketegangan dengan Satpol PP. Entah apa yang ada di benak mereka, tapi saya mengira, mereka puas karena lapak hari itu cukup ‘laris’.

Sekadar info, setelah digelar di beberapa kota di Indonesia, baru di Jogja-lah lapak gratis dibubarkan… atas nama primordial dan agama. Istimewa, bukan?! []

One thought on “(Bukan sekadar) Lapak Gratis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s