Sekam yang Menunggu Terbakar

Libur cukup panjang kemarin saya sempatkan untuk jalan-jalan. Laiknya orang kebanyakan. Dalam rutinitas bekerja nine to five, liburan kadang menjadi oase di tengah padang gurun. Kadang. Ketika setiap orang berpikir hal yang sama, maka liburan hanya memindahkan kejenuhan dari kubikel ke ruang yang lebih luas yang disebut tempat wisata.

Bayangkan orang-orang Jakarta yang setiap akhir pekan ‘berlibur’ ke kawasan Puncak. Demi menghilangkan penat, mereka justru menambahnya dengan kepenatan lain: terjebak macet berjam-jam. Lantas apa bedanya? Mungkin tidak ada. Hari ini, alasan kebanyakan orang berlibur, khususnya kaum urban, adalah gengsi ketimbang hasrat plesir. Berlibur menjadi gaya hidup, seiring nilai sosial yang diukur dari seberapa banyak hati yang didapat di instagram atau like yang didapat di facebook. Manusia modern.

Saya, dan pasangan, dua adik saya, dan teman-teman baik yang juga mengajak pasangannya, memutuskan untuk plesir ke kawasan pantai selatan Banten. Saya tidak berharap banyak dari liburan itu, kecuali keinginan untuk menikmati hari-hari bersama mereka.

Sebelum berangkat, saya sudah membayangkan jubelan manusia di kala libur panjang. Seperti yang saya sebut di depan. Saya tidak pernah ke tempat ini sebelumnya, dan masih naif lantaran berharap tempat itu akan sepi.

Tempat ini memang jauh dari Jakarta, kota dimana manusia-manusia haus liburan bermukim. Naifnya saya, lagi, berpikir bahwa mereka tidak cukup militan untuk menempuh waktu lima sampai delapan jam perjalanan menuju lokasi ini: Sawarna.

Ya, saya salah. Mereka sangat militan. Militansi mereka seakan diiringi pekik: liburan atau mati! Tempat itu penuh. Penuh sekali. Saya lihat kendaraan berasal dari berbagai daerah—melihat plat nomornya—parkir memadati pekarangan rumah-rumah penduduk, karena tak ada parkir khusus.

Beruntung seorang kawan sudah punya kontak di sana, sehingga kami tak harus wara-wiri mencari penginapan. Hanya tinggal transaksi. Hukum ekonomi berlaku di sini: permintaan tinggi, persediaan terbatas, harga melambung.

Tak ada pilihan. Meski pada komunikasi awal via telepon harga yang ditawarkan lebih rendah sepertiganya.

Take it or leave it.

Obrolan soal harga sewa itu diselingi cerita si penyewa bahwa sudah ada yang mengincar tempat itu dengan harga yang lebih tinggi. Tapi karena kami sudah memesannya, ia urung melepas kepada orang lain. Saya tidak tahu, ia berkata apa adanya atau hanya sedang melakukan trik dagang lawas: “Lu boleh cek di toko sebelah”.

Saya duduk di pelataran depan penginapan kami yang langsung berhadapan dengan jalan setapak—hanya diselingi lahan kosong satu-dua meter. Orang-orang lalu lalang tak henti sejak kedatangan kami setengah jam yang lalu. Jalan itu memang akses utama menuju pantai.

Pejalan kaki, motor, dan sesekali gerobak pedagang menyesaki jalan konblok selebar satu setengah meter. Bayangkan, betapa padatnya. Yang membuat suasana di situ semakin tidak nyaman adalah tidak sedikit motor yang lewat menggunakan knalpot bising. Sesekali digeber sebagai penanda kepada pejalan kaki: awas motor mau lewat. Perpaduan antara arogansi teknologi dan mental penindas.

Hari semakin senja. Mungkin ide yang baik berjalan-jalan di pinggir pantai. Di pantai sangat ramai, tentu saja. Tapi setidaknya, lebih baik daripada memandangi lalu lalang orang di jalan setapak.

Menjelang larut, saya berbincang dengan si penyewa tempat. Kang Arif namanya.

Apa setiap minggu seramai ini? Tentu saja. Sabtu minggu adalah hari-hari yang sibuk bagi warga setempat, katanya.

Entah siapa yang memulai dan memopulerkan—yang pasti bukan pemerintah—Sawarna sudah ramai sedari 2010. Sejak itu pula warga melihat peluang-peluang usaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar: homestay, warung makan, penyewaan motor, biro perjalanan, dll. Homestay menjadi usaha yang paling menjanjikan. Tidak heran ketika tempat ini menjadi destinasi wisata favorit, warga berbondong-bondong meninggalkan rumahnya dan pindah ke kampung lain. Rumah lama dialihfungsikan sebagai penginapan.

Entah bagaimana proses perpindahannya. Bedol desakah? Atau masing-masing berinisiatif untuk pindah hingga akhirnya terjadi perpindahan massal?

Saya jadi menduga-duga: ada sistem sosial yang digadaikan dalam perpindahan tersebut. Sistem kekerabatan di desa memang masih cukup baik ketimbang di kota. Tapi kemungkinan-kemungkinan kecemburuan sosial tetap ada dalam situasi ini. Warga yang tinggal jauh dari kawasan pantai mungkin saja iri karena tidak kebagian peluang usaha serupa. Ketimpangan ekonomi seringkali, sering sekali, menjadi pemicu konflik sosial.

Soal kekerabatan masyarakat desa, saya teringat cerita warga lereng Gunung Merapi. Dahulu, puluhan tahun lalu, ketika gunung meletus, warga desa terdampak akan mengungsi ke desa-desa tetangga yang lebih aman. Ada penerimaan. Mungkin sebentuk solidaritas. Altruisme. Namun tradisi tersebut sudah menghilang seiring perubahan konsep rumah masyarakat Jawa yang lebih ‘modern’—arsitektur rumah Jawa lawas yang luas dan tidak tersekat-sekat memungkinkan keluarga saling berbagi ruang. Di tempat lain, di Gunung Sinabung, belum lama ini, saya mendapatkan cerita yang sama sekali terbalik: warga desa menolak relokasi pengungsi di wilayahnya. Warga desa tersebut lebih terima jika lahan relokasi dijadikan pasar. Apa yang terjadi? Entahlah.

Kembali ke Sawarna. Sambil menikmati kopi, saya bertanya-tanya dalam hati: bagaimana mereka mengelola potensi ekonomi yang sangat besar ini? Bukan tidak mungkin terjadi gejolak di masa depan jika tidak dikelola dengan baik.

Setangkap yang diceritakan Kang Arif, pasar yang bekerja di sana begitu liar. Setiap orang berlomba untuk mendapatkan pundi-pundi yang lebih banyak, lebih dan lebih. Tak ada yang mengendalikan. Kebebasan berekonomi. Saya hampir yakin tak ada warga yang membaca Adam Smith atau konsep pasar bebas a la Thatcher. Tapi mereka bisa mempraktikannya dengan begitu apik.

Tak ada koperasi. Tak ada kontrol atas usaha-usaha yang dilakukan warga. Tak ada jaring pengaman sosial yang menjaga kesenjangan antara mereka yang berpunya dan tidak, yang berpotensi menajam dan menciptakan gejolak sosial. Untuk diketahui, Sawarna terletak di kabupaten Lebak, salah satu wilayah termiskin di Banten.

Apa tak ada niatan ke sana, kata saya. Tidak, jawab Kang Arif.

Saya berpikir positif, mungkin belum.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Sawarna. Di beberapa pulau di Kepulauan Seribu kondisinya tidak jauh berbeda.

Di Pulau Harapan, sekira setahun yang lalu, saya berbincang dengan salah satu pemukim. Ia biasa dipanggil Daeng oleh warga. Ia bukan warga asli. Dari panggilannya kita bisa menebak asalnya: Bugis. Ia hanya petugas Kementerian Kehutanan—iya, bukan kementerian kelautan—yang kebetulan ditugaskan di pulau itu sebagai penjaga taman nasional kawasan Kepulauan Seribu. Karena menginap di kantor dinas, saya memiliki waktu cukup banyak berbincang dengannya.

Sejak pulau ini ramai dikunjungi, perilaku warga berubah. Sangat konsumtif. Katanya.

Saya lantas membayangkan rumah-rumah yang saya lewati saat berkeliling pada siang harinya. Hampir setiap rumah memiliki motor. Paling jelek matic. Tidak sedikit yang punya motor ber-cc besar. Ninja keluaran terbaru—waktu itu—pun ada di pulau kecil yang bisa dikelilingi tuntas hanya dalam setengah hari. Dengan berjalan kaki.

Saya penasaran—dalam hati, untuk apa?

Daeng, dengan kapasitasnya, paham betul krisis yang sedang mengancam pulau tersebut—saya hanya menebak dari profesinya. Ekosistem rusak akibat tingkah pelancong yang serampangan. Jangan tanya berapa banyak terumbu karang yang rusak akibat aktifitas snorkeling gaya-gayaan.

Di darat, lantaran permintaan homestay yang tinggi, dengan gelimang uang hasil akumulasi, warga berlomba membangun rumah baru untuk disewakan. Sempadan pantai pun diembat. Hitungan kasar saya, sempadan yang tersisa di Pulauh Harapan tak sampai sepuluh persen. Kenapa bisa ramai? Pulau Harapan menjadi transit dan menginap para pelancong yang lebih banyak plesiran di pulau-pulau kecil tak berpenghuni di sekitarnya.

Sistem sosial masyarakatnya pun koyak. Konsumerisme menjangkit. Anak-anak meniru hal-hal yang tidak pernah mereka temui sebelum turis mendatangi rumah mereka.

Anak-anak perempuan di sini mulai memakai celana pendek—hotpants yang dimaksud—karena melihat tamu-tamu itu bercelana pendek. Kata Daeng dengan sinis.

Terdengar moralis. Tapi saya bisa memaklumi maksudnya.

‘Transfer budaya’ yang terjadi mirip zaman kolonialisme ketika Eropa menyebarkan budaya yang katanya lebih ‘beradab’ ke Asia atau Amerika Latin. Modern, katanya.

Tapi, menjadi jutawan di pulau kecil memang dilema, jika orientasinya cuma menumpuk dan menunjukkan kekayaan. Uang yang tak tahu harus diapakan berakhir menjadi rumah sewa baru, atau motor ber-cc besar yang entah akan beradu cepat di mana. Bahkan polisi pun tidak ada.

Bagi saya, hal termiris yang terjadi di daerah yang mendadak wisata adalah cara pandang warga terhadap pendatang: setiap kepala adalah uang.

Sekitar tahun 2013 saya berkunjung ke Pulau Pari. Kala itu Pari masih sepi pelancong. Saya menginap di rumah seorang awak kapal yang saya tumpangi. Namanya Pak Mamat. Perkenalan saya dengan Pak Mamat pun juga karena ‘titipan’ seorang petugas Dinas Perhubungan di kantor—jika layak disebut kantor—Rawa Saban, Kabupaten Tangerang. Dari situlah kami akrab hingga akhirnya ia menawarkan saya—Kami, sebenarnya—untuk menginap di tempatnya. Dengan cuma-cuma.

Setahun kemudian, saya kembali ke sana. Kondisinya berubah drastis. Pelancong sudah memenuhi rumah-rumah warga. Banyak juga rumah-rumah baru yang dulu saya ingat masih berupa lahan kosong. Padahal, tanah di Pari masih menjadi sengketa—sebagian pulau dimiliki pemda, sebagian milik perusahaan, sebagian kecil milik lembaga penelitian milik pemerintah. Warga samasekali tak ber-hak. Soalan perut kadang membuat orang lebih berani. Tanpa perlu kompromi dengan pemilik tanah, mereka bangun rumah-rumah tersebut. Peduli setan. Tak sedikit warga yang tak bisa membangun rumah baru, menyewakan kamarnya untuk para tamu. Dan mereka rela tidur di dapur untuk itu.

Saya selalu bergidik jika mengingat hal-hal tersebut. Tidak mengerikan, memang. Tapi ironis.

Sawarna membuat memori saya mengingat pengalaman beberapa tahun silam di pulau-pulau tersebut. Ada banyak kesamaan situasi. Ada banyak kesamaan krisis. Banyak sekali.

Mungkin, satu-satunya jawaban yang bisa menjawab semua itu hanyalah: waktu. Seperti kata orang ketika meramalkan sesuatu, “tinggal tunggu waktu saja”.[]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s