Optimisme Media Komunitas di Era Media Baru

[Dimuat di Remotivi.or.id, 3 Februari 2016]

Hambatan regulasi adalah persoalan klise di negeri ini. Tak terkecuali di sektor media.

Dalam era Orde Baru, media massa sudah direkayasa sedemikian rupa agar tidak menjadi “liar” dan mengancam kekuasaan. Maka tidak heran jika dulu pemberedelan kerap terjadi. Nasib media komunitas lebih tragis lagi. Mereka hampir tidak mendapat ruang dan negara mencapnya sebagai media “gelap” alias ilegal. Salah satu kelompok yang mendapat stigma itu adalah radio komunitas, yang pernah hidup sebelum UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberlakukan.

Kritik terhadap regulasi yang mengerdilkan media komunitas atau lembaga penyiaran komunitas (LPK) sudah ada sejak lama. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) sudah mengampanyekan perluasan ruang (frekuensi) bagi media komunitas sebesar 20%. Hillun Vilayl Napis kembali mengangkat isu tersebut dalam artikel “Mengapa Lembaga Penyiaran Komunitas Sulit Berkembang?

Tak berbeda dengan pengalaman televisi komunitas, di kalangan pegiat radio komunitas (rakom), hal ini sudah menjadi momok. Mereka merasakan beratnya mendirikan media komunitas yang “legal” dan “diakui negara karena perizinan yang rumit dan bertele-tele. Dalam regulasi, proses perizinan—melalui berbagai instansi terkait—akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan, atau paling lama 1 tahun. Namun dalam praktiknya, proses tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun. Wakil Ketua Jaringan Radio Komunitas NTB, Dedi Sutrisno, mengatakan bahwa belum ada satu pun rakom di Lombok yang mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), baik izin sementara atau pun tetap, padahal sudah diajukan sejak tahun 2008!

Belum lagi soal biaya perizinan yang dirasa cukup berat bagi komunitas. Untuk mendapatkan izin siaran, rakom harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,5-2 juta, di luar peralatan. Untuk peralatan siaran, rakom harus menggunakan alat yang tersertifikasi sesuai standar pemerintah. Bila ada rakom yang kadung menggunakan peralatan rakitan, mereka diharuskan mengirim peralatan tersebut ke Jakarta untuk diuji coba. Biaya ujicoba yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp 11 juta, di luar ongkos kirim peralatan ke Jakarta, itu pun belum tentu diloloskan atau dianggap layak (jika lolos, dikategorikan sebagai sertifikasi tipe B). Jika ingin aman, rakom bisa membeli peralatan yang sudah tersertifikasi dengan biaya yang relatif lebih mahal Rp 7-20 juta (disebut sebagai sertifikasi tipe A).

Ketika perizinan belum kelar, rakom yang memilih untuk tetap bersiaran menghadapi resiko razia frekuensi yang dilakukan oleh Balai Monitoring Kementerian Komunikasi dan Informasi yang ada di daerah. Sanksi atas pelanggaran tersebut berbagai macam, mulai dari teguran, penyegelan, hingga penyitaan peralatan siaran untuk barang bukti. Dari sini kasus bisa berujung ke pengadilan. Rakom Hasama FM di Lombok Timur pernah merasakan ganasnya regulasi. Pada tahun 2010, pengelola rakom tersebut mengalami penahanan hingga 21 hari karena dianggap melanggar aturan penyiaran.

Semua itu akan tetap menjadi persoalan bagi media komunitas di masa depan apabila UU 32/2002 tetap digunakan. Sempitnya ruang bagi komunitas untuk membangun medianya sendiri membuat media komunitas (dibuat) sekarat sebelum berdiri. Iswandi Syahputra, saat masih menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pernah mengatakan, “Memang, dalam Undang-Undang, LPK diberi tempat, tapi sempit, tidak seluas LPS atau berlangganan (LPB). Yang disebut sempit (adalah), frekuensi terbatas, radiusnya terbatas, sementara persyaratannya sama dengan LPS. Itu artinya sebenarnya LPK tidak diinginkan hidup. Biar tampak demokratis dipandang Eropa, Amerika dan negara (lain) di dunia, dikasih ruang untuk LPK di pojok sana.”

Tetapi sebetulnya tak sedikit media komunitas yang tidak mau menyerah begitu saja terhadap regulasi. Meski masih dianggap “ilegal”, banyak dari mereka yang tetap menjalankan media komunitasnya, sembari menunggu legalisasi dari negara—dan menghadapi resiko seperti yang disebut di atas. Rakom, khususnya di daerah-daerah yang “udaranya” masih cukup luas, kerap mengusahakan agar jangkauan siarannya lebih jauh dari 2,5 kilometer. Tak ada keuntungan finansial bagi mereka, karena toh beriklan pun tak boleh. Semangatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan bagi komunitasnya. Media komunitas muncul dan ngotot eksis karena kebutuhan yang mendesak (Louie N. Tabing, 2000: 77). Media komunitas cenderung lebih subur di wilayah-wilayah yang jauh dari ingar bingar kota dengan limpahan akses informasi, karena mereka bukan menjadi pelengkap, melainkan media satu-satunya.

Media Baru

Terkait dengan fokus utama artikel Hillun, ada celah yang belum disinggung dan dapat menjadi “senjata” media komunitas hari ini, yakni media baru.  Media baru atau internet sudah membuktikan efektivitasnya dalam menghadapi “represi” negara. Dua tahun sebelum Soeharto tumbang, para aktivis memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi kepada dunia. Mereka tahu bahwa internet adalah satu-satunya media yang lolos dari kontrol pemerintah Orde Baru (David Hill dan Krishna Sen, 2007: 194), sehingga mereka bisa leluasa menyebarkan propaganda antipemerintah kala itu. Konsolidasi pun, selain luring, dilakukan secara daring.

Kini, meski aturan internet sudah lebih ketat, dengan adanya UU ITE misalnya, komunitas atau masyarakat akar rumput tetap bisa memanfaatkannya sebagai ruang media komunitas tanpa perlu berumit-rumit soal perizinan. Hari ini, siapa pun bisa bikin medianya sendiri.

Media baru, menurut saya, membuka peluang yang begitu besar bagi keberlangsungan media komunitas di masa depan. Banyak celah bagi komunitas atau kelompok masyarakat yang merasa miris dengan media massa hari ini untuk menciptakan alternatif dan membikin arus baru melalui situsweb atau blog, bahkan media sosial. Belum lagi tren media baru terus menanjak akibat turunnya antusias publik terhadap media-media konvensional seperti koran, radio, dan televisi. Lihat saja, berapa banyak media cetak yang tutup usia di penghujung 2015 lalu. Redaktur Harian Kompas, Bre Redana, sempat menyoroti fenomena ini dalam artikelnya yang berjudul “Inikah Senjakala Kami…”.

Pengalaman saya bergelut dalam media komunitas berbasis media baru, suarakomunitas.net, mengajarkan hal ini. Situs ini memang tidak diklaim sebagai media komunitas oleh para pendirinya. Ruang ini disebut sebagai “portal berita komunitas” yang menghimpun berbagai informasi dari pewarta warga dan pegiat media komunitas di sejumlah wilayah di Indonesia. Di beberapa wilayah, media ini menjadi corong bagi komunitas untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah alias menjadi sarana advokasi. Yang menarik, jumlah informasi yang berasal dari luar Jawa, di mana akses internetnya tidak lebih baik dari Jawa, mendominasi informasi di portal tersebut.

Mereka berasal dari desa-desa yang namanya mungkin tak pernah singgah di telinga orang-orang Jakarta. Penulis-penulis di portal ini memiliki latar belakang profesi yang beragam, namun sebagian besar dari mereka adalah pegiat radio komunitas. Pada awal kemunculan suarakomunitas.net pada tahun 2008, para penyiar rakom itu melakukan lompatan teknologi yang cukup signifikan: dari budaya lisan, mereka memaksa diri untuk membangun budaya menulis. Konvergensi media adalah salah satu upaya agar informasi dari desa kecil mereka bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Ini menjadi cara mereka mengakali batasan teritori yang diatur dalam UU Penyiaran. Tentu saja suarakomunitas.net hanya satu dari sekian banyak media komunitas yang memanfaatkan media baru sebagai ruang konstruktif.

Salah satu masalah besar yang dihadapi media komunitas di era digital adalah pengakuan sebagai kelompok media, yang juga berhak melakukan aktivitas jurnalistik. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, lembaga media yang diakomodasi dan diakui aktivitas jurnalistiknya hanya media berbadan hukum pers. Artinya, media komunitas yang tidak berbadan hukum pers—lagi-lagi karena rumitnya mengurus status badan hukum—akan sangat rentan menghadapi berbagai macam masalah, kriminalisasi, misalnya. Walau pun sebenarnya tak ada yang perlu dikhawatirkan apabila media komunitas tersebut sudah menerapkan prinsip jurnalistik dengan tepat.

Reformasi tidak serta merta membuat jagat media Indonesia menjadi ideal. Tentu ada banyak kekurangan yang mesti diperbaiki, khususnya perlakuan yang tidak adil terhadap media komunitas. Namun, kita tidak perlu pesimis dengan perkembangan media komunitas. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan kemunculan situs-situs informasi baru, tak sedikit yang lebih bermutu daripada media massa komersial. Meski situs-situs tersebut tidak menyebut diri sebagai “media komunitas”, namun wacana yang mereka suguhkan menjadi alternatif atas serakan berita dari media komersial arus utama. Soal istilah “komunitas” dan “alternatif” tentu perlu didiskusikan lebih jauh. Itu artinya, ruang-ruang bagi wacana alternatif semakin luas dan kita, kalau boleh menyebut diri masyarakat melek media, bisa memanfaatkannya seoptimal mungkin.

Tahun ini RUU Penyiaran masuk dalam Prolegnas Prioritas. Persoalan yang diungkap Hillun Vilayl Napis dalam artikelnya tentu menjadi perhatian kita bersama, para pegiat, atau setidaknya orang yang peduli, media komunitas, dan berharap komunitas memiliki ruang yang lebih layak. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa berharap banyak, jika tidak sama sekali, pada orang-orang yang duduk di parlemen sekarang. Saya sendiri malas berharap pada DPR. Saya lebih suka media komunitas bisa berdaya dengan dirinya sendiri. Tapi apa mau dikata, ketika tegangan antara negara dan media komunitas adalah keniscayaan, maka intervensi terhadap regulasi adalah cara yang patut ditempuh. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s